Konspirasi

Dalam hukum pidana, konspirasi adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan pada suatu waktu di masa depan.^[1] Hukum pidana di beberapa negara atau untuk beberapa konspirasi mungkin mensyaratkan bahwa setidaknya satu tindakan nyata dilakukan sebagai kelanjutan dari perjanjian itu, untuk merupakan pelanggaran. Tidak ada batasan jumlah yang berpartisipasi dalam konspirasi dan, di sebagian besar negara, tidak ada persyaratan bahwa langkah apa pun telah diambil untuk menerapkan rencana tersebut (bandingkan upaya yang memerlukan kedekatan dengan pelanggaran penuh). Untuk tujuan kesepakatan, actus reus adalah kelanjutan dan para pihak dapat bergabung di kemudian hari dan menanggung tanggung jawab bersama dan konspirasi dapat dituntut di mana para konspirator telah dibebaskan atau tidak dapat dilacak. Akhirnya, pertobatan oleh satu atau lebih pihak tidak mempengaruhi kewajiban (kecuali, dalam beberapa kasus, itu terjadi "sebelum" para pihak telah melakukan tindakan nyata) tetapi dapat mengurangi hukuman mereka.

Seorang rekan konspirator yang tidak didakwa, atau konspirator yang tidak didakwa, adalah orang atau badan yang diduga dalam dakwaan melakukan konspirasi, tetapi yang tidak didakwa dalam dakwaan yang sama. Penuntut memilih untuk menyebut orang-orang sebagai rekan konspirator yang tidak didakwa karena berbagai alasan termasuk pemberian kekebalan, pertimbangan pragmatis, dan pertimbangan pembuktian.

Menurut common law (hukum di Inggris), kejahatan persekongkolan mampu berkembang tanpa batas, mampu mengakomodasi setiap situasi baru dan mengkriminalkannya jika tingkat ancaman terhadap masyarakat cukup besar. Oleh karena itu pengadilan bertindak dalam peran legislatif untuk membuat pelanggaran baru dan, mengikuti Laporan Komisi Hukum No. 76 tentang Konspirasi dan Reformasi Hukum Pidana, ^[2] Undang-Undang Hukum Pidana 1977 menghasilkan pelanggaran hukum dan menghapuskan semua hukum umum. macam persekongkolan, kecuali dua: persekongkolan untuk menipu, dan persekongkolan untuk merusak moral publik atau untuk menghina kesusilaan publik.

Bagian 5(2) Undang-Undang Hukum Pidana 1977 melestarikan pelanggaran hukum umum konspirasi untuk menipu.^[3]

Konspirasi untuk menipu didefinisikan dalam Scott v Komisaris Polisi Metropolis per Viscount Dilhorne:

"menipu" biasanya berarti ... menghilangkan seseorang secara tidak jujur dari sesuatu yang merupakan miliknya atau dari sesuatu yang menjadi haknya atau akan atau mungkin dilakukannya kecuali untuk melakukan penipuan tersebut. ... kesepakatan oleh dua [orang] atau lebih dengan ketidakjujuran untuk merampas seseorang dari sesuatu yang menjadi miliknya atau yang menjadi haknya atau mungkin menjadi haknya [atau] kesepakatan oleh dua atau lebih dengan ketidakjujuran untuk melukai beberapa hak milik haknya cukup untuk melakukan pelanggaran.

Bagian 5(3) Undang-Undang Hukum Pidana 1977^[4] melestarikan pelanggaran hukum umum berupa persekongkolan untuk merusak moral publik atau persekongkolan untuk menghina kesusilaan publik.

Konspirasi untuk merusak moral publik merupakan pelanggaran menurut hukum umum Inggris dan Wales.

Konspirasi untuk menghina kesopanan publik adalah pelanggaran menurut hukum umum Inggris dan Wales.

Pasal 5(1) Undang-Undang Hukum Pidana 1977 tidak mempengaruhi delik permufakatan umum jika, dan sejauh, dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian untuk melakukan perbuatan yang cenderung merusak moral masyarakat, atau yang melanggar kesopanan publik, tetapi tidak berarti atau melibatkan pelaksanaan suatu kejahatan jika dilakukan oleh satu orang selain berdasarkan kesepakatan.^[5]

Satu otoritas menyatakan bahwa persekongkolan untuk "merusak moral publik" tidak memiliki kasus hukum yang pasti, bahwa tidak diketahui apakah itu merupakan pelanggaran substantif atau tidak, dan kecil kemungkinannya bahwa para konspirator akan dituntut atas pelanggaran ini.^[6]

Kedua pelanggaran ini mencakup situasi di mana, misalnya, penerbit mendorong perilaku tidak bermoral melalui konten eksplisit di majalah atau berkala, seperti dalam kasus tahun 1970 Knuller (Publishing, Printing and Promotions) Ltd v Direktur Kejaksaan Umum, yang akhirnya diputuskan dalam 1973 oleh House of Lords.

Dalam kasus R v Rowley tahun 1991, ^[7] terdakwa meninggalkan catatan di tempat umum selama tiga minggu menawarkan uang dan hadiah kepada anak laki-laki dengan maksud memikat mereka untuk tujuan tidak bermoral, tetapi tidak ada yang cabul, cabul atau menjijikkan. dalam catatan, juga tidak dicetak oleh majalah berita atas perintah Rowley, yang akan memunculkan unsur konspirasi. Hakim memutuskan bahwa juri berhak untuk melihat tujuan di balik catatan dalam memutuskan apakah mereka cabul atau menjijikkan. Pada banding melawan keyakinan, diadakan bahwa tindakan yang melanggar kesusilaan publik membutuhkan tindakan yang disengaja yang dengan sendirinya cabul, cabul atau menjijikkan, jadi motif Rowley meninggalkan catatan itu tidak relevan dan, karena tidak ada dalam catatan itu se ndiri yang mampu membuat marah. kesopanan publik, hukuman itu dibatalkan.

Pelapor khusus PBB Joseph Cannataci menulis surat kepada Perdana Menteri Jepang, Shinzō Abe, mengungkapkan keprihatinan tentang RUU Anti-Konspirasi. Hajime Yoshikawa menentang RUU Anti-Konspirasi.^[8] Tadashi Shimizu menentang RUU Anti-Konspirasi yang disahkan.^[9] Sebuah partai oposisi baru-baru ini menuduh perdana menteri mempengaruhi keputusan pemerintah untuk mendanai dan menyetujui sekolah kedokteran hewan di universitas milik teman Abe.^[10] Edward Snowden mengatakan "Ini adalah awal dari gelombang baru pengawasan massal di Jepang, tidak dijelaskan dengan baik berfokus pada terorisme dan segala sesuatu yang tidak terkait dengan terorisme – hal-hal seperti mengambil tanaman dari cagar hutan, Dan satu-satunya jawaban yang dapat dimengerti (untuk keinginan pemerintah untuk meloloskan RUU tersebut)... adalah bahwa ini adalah RUU yang mengizinkan penggunaan pengawasan dengan cara baru karena sekarang semua orang bisa menjadi penjahat." Dan Snowden mengatakan itu harus mencakup jaminan yang kuat atas hak asasi manusia dan privasi dan memastikan bahwa jaminan itu "tidak ditegakkan melalui kata-kata politisi tetapi melalui tindakan pengadilan." "Ini berarti sebelum pengawasan, dalam semua kasus pemerintah harus mencari surat perintah individual, dan otorisasi individual bahwa pengawasan ini sah dan sesuai dengan ancaman yang diajukan oleh polisi," katanya.^[11]

Hukum konspirasi digunakan di Pengadilan Nuremberg untuk anggota kepemimpinan Nazi yang dituduh berpartisipasi dalam "konspirasi atau rencana bersama" untuk melakukan kejahatan internasional. Ini kontroversial karena konspirasi bukan bagian dari tradisi hukum perdata Eropa. Meskipun demikian, kejahatan konspirasi terus berlanjut dalam peradilan pidana internasional, dan dimasukkan ke dalam hukum pidana internasional melawan genosida.

Dari Lima Besar, hanya Republik Prancis yang secara eksklusif menganut hukum perdata; Uni Soviet menganut hukum sosialis, Amerika Serikat dan Britania Raya mengikuti hukum umum; dan Republik Tiongkok tidak memiliki alasan untuk bertindak dalam proses khusus ini. (Selain itu, baik hukum perdata maupun hukum adat ditegakkan.) Yurisdiksi Pengadilan Militer Internasional adalah unik dan luar biasa pada masanya, menjadi pengadilan yang diselenggarakan berdasarkan hukum bangsa-bangsa dan hukum serta kebiasaan perang. Itu adalah yang pertama dari jenisnya dalam sejarah manusia, dan menemukan beberapa terdakwa tidak bersalah.

• Fichtelberg, Aaron, "Conspiracy and International Criminal Justice" (2006) Criminal Law Forum Vol 17, No. 2. DOI:10.1007/s10609-006-9013-6