Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia

Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia

كمنترين كرجا راي مليسيا Kementerian Kerja Raya Malaysia
Pemerintahan Malaysia
Informasi lembaga
Dibentuk	9 Agustus 1955; 69 tahun lalu (1955-08-09)
Nomenklatur sebelumnya	Kementerian Pekerjaan, Pos dan Telekomunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Fasilitas Umum
Jenis	Kementerian
Wilayah hukum	Pemerintahan Malaysia
Kantor pusat	Kompleks Pekerjaan Umum, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur, Malaysia
Slogan	Menuju Kesejahteraan Rakyat
Pegawai	11,942 (2018)
Anggaran tahunan	MYR 5,768,104,300 (2018)
Menteri	Dato' Sri Fadillah Yusof, Menteri Pekerjaan
Pejabat eksekutif	Zohari Akob, Ketua Sekretaris
Situs web	www.kkr.gov.my

Kementerian Pekerjaan Umum Malaysia (Tulisan Jawi: كمنترين كرجا راي; bahasa Melayu: Kementerian Kerja Raya; bahasa Inggris: Ministry of Works; singkatan: KKR) adalah lembaga kementerian di bawah pemerintah Malaysia. Kementerian ini dibentuk pada tahun 1956 dengan nama Kementerian Pekerjaan Umum, Pos, dan Telekomunikasi. Pada 1975, kementerian ini direstrukturisasi dan dinamai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan. Pesatnya perkembangan sosio-ekonomi negara pada tahun 1970-an menyebabkan peningkatan fungsi dan peran kementerian. Sejalan dengan perkembangan ini, pada tahun 1978 fungsi dan nama kementerian diubah lagi menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Sarana Prasarana Umum. Tetapi sejalan dengan spesialisasi tanggung jawab, pada 1980-an, pemerintah memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum hingga saat ini.

Mengembangkan infrastruktur, industri konstruksi, dan layanan profesional berkualitas tinggi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara dan daya saing internasional.

1. Pastikan bahwa kebijakan pemerintah diterapkan oleh Kementerian dan semua agensinya.
2. Untuk merencanakan dan mengoordinasikan proyek infrastruktur dan utilitas publik nasional.
3. Melaksanakan dan memantau proyek pembangunan infrastruktur dan utilitas publik nasional.
4. Memberikan layanan teknis kepada lembaga pemerintah.
5. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan jalan Federal dan bangunan gabungan federal.
6. Kontrol dan awasi operasi dan pemeliharaan jalan raya.

Kembangkan dan kembangkan industri konstruksi.

1. Mengembangkan pengusaha Bumiputera di sektor konstruksi.
2. Menerapkan program pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan tingkat keahlian.

Untuk menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan utilitas publik negara melalui prinsip-prinsip berikut:

1. Prioritaskan negara setiap saat;
2. Memberikan layanan yang berkualitas, cepat dan ekonomis;
3. Meningkatkan keahlian sumber daya manusia dan teknologi;
4. Berkolaborasi dengan semua pihak;

Seimbangkan kepentingan alam semesta; dan

1. Menghargai nilai-nilai murni.

• www.kkr.gov.my