Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia

Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia (bahasa Inggris: Inter-Governmental Group on Indonesia atau biasa disingkat menjadi IGGI) didirikan pada tahun 1967 sebagai sebuah konsorsium donatur resmi internasional guna mengkoordinasi penyediaan bantuan asing untuk Indonesia.^[1] IGGI adalah kelompok donatur resmi terbesar untuk Indonesia mulai tahun 1967 hingga awal tahun 1992, saat IGGI dibubarkan dan digantikan oleh Consultative Group on Indonesia (CGI). Selama 25 tahun hingga tahun 1992, IGGI adalah institusi regional terkemuka di Asia Tenggara. IGGI membantu menyediakan dukungan internasional yang kuat untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca kesulitan ekonomi selama masa kepemimpinan Presiden Sukarno pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Pendirian IGGI merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan internasional pada akhir tahun 1966 dan awal tahun 1967 antara negara kreditur dan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia memiliki jumlah utang internasional yang sangat besar. Komunitas internasional pun menyadari bahwa dibutuhkan penjadwalan ulang pembayaran utang sebagai bagian dari program untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. IGGI kemudian didirikan melalui konsensus, tanpa perjanjian resmi, antara negara kreditur dan Indonesia. Radius Prawiro, salah satu pejabat paling terkenal di Indonesia selama dekade 1970-an dan 1980-an, pun mengamati bahwa

"Salah satu kekuatan terbesar dari IGGI adalah informalitasnya. IGGI tidak memiliki piagam resmi. IGGI tidak didirikan melalui perjanjian hukum yang mengikat. IGGI tidak memiliki sekretariat permanen atau atribut institusional apapun yang mencirikan sebuah 'organisasi resmi'. ... IGGI adalah sebuah lembaga internasional yang tidak mewajibkan apapun kepada para anggotanya. IGGI hanya berfungsi sebagai forum untuk mengkoordinasi aksi dari para anggotanya dan untuk bertukar pandangan."^[2]

Anggota IGGI saat didirikan, selain Indonesia, meliputi Australia, Belgia, Prancis, Jerman Barat, Italia, Jepang, Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Pengamat IGGI meliputi Austria, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Bank Dunia, IMF, ADB, UNDP, dan OECD.

Prawiro pun mendeskripsikan IGGI, selama eksistensinya, sebagai " ... mungkin organisasi ekonomi bilateral dan multilateral paling efektif di dunia."^[3]

Mulai tahun 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan dalam setahun. Biasanya pertemuan diadakan di akhir tahun guna mendiskusikan kebutuhan bantuan asing Indonesia untuk tahun anggaran mendatang (yang saat itu dimulai pada bulan April), dan kemudian pada bulan April tahun berikutnya guna mempertimbangkan komitmen bantuan dan rencana bantuan lebih lanjut.^[4] Program bantuan internasional kemudian berkembang pesat, sehingga pada awal dekade 1970-an, IGGI telah mengalokasikan lebih dari $600 juta per tahun untuk Indonesia. Mulai tahun 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun, karena ekonomi Indonesia makin membaik.

(a) Komitmen dapat berupa pinjaman atau hibah.
(b) Pinjaman konsesional ADB.
(c) Pinjaman konsesional Bank Dunia (IDA).
Sumber: USAID Indonesia. Indonesia and U.S. Assistance. mimeo. September 1972.

Selama beberapa dekade selanjutnya, total bantuan ke Indonesia (kombinasi pinjaman dan hibah) diperkirakan mencapai lebih dari $50 miliar, yang awalnya terutama disediakan oleh donatur bilateral, tetapi kemudian terutama disediakan oleh lembaga multilateral (terutama Bank Dunia dan ADB). Pada bulan Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa bantuan dari IGGI akan ditolak, jika IGGI masih diketuai oleh tokoh asal Belanda. Pengumuman tersebut dibuat setelah Ketua IGGI, Jan Pronk, mengecam tindakan pemerintah Indonesia yang membunuh para pengunjuk rasa di Timor Timur pada tahun 1991 (Pembantaian Santa Cruz). IGGI kemudian digantikan oleh Consultative Group on Indonesia (CGI).

(a) Komitmen dapat berupa pinjaman atau hibah.
(b) Singkatan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun.
(c) Terutama pinjaman dari Bank Dunia dan ADB.
Sumber: Bappenas, Direktorat Pembiayaan Asing Bilateral. 2003. Dikutip dalam INFID (International NGO Forum on Indonesian Development). Profiles of Indonesia's Foreign Debts. August 2007. Working Paper.

• 1967-1971: Bé Udink
• 1971-1973: Kees Boertien
• 1973-1977: Jan Pronk
• 1977-1981: Jan de Koning
• 1981-1982: Kees van Dijk
• 1982-1986: Eegje Schoo
• 1986-1989: Piet Bukman
• 1989-1992: Jan Pronk

• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan National. 2003. Keberadaan dan Peran Consultative Group on Indonesia (CGI): Kajian dan Rekomendasi Kebijakan, Jakarta, Bappenas.
• INFID (International NGO Forum on Indonesian Development). Profiles of Indonesia's Foreign Debts. August 2007. Working Paper.
• G.A. Posthumus. "An 'ideal form of aid'", in J.A. Nekkers and P.A.M. Malcontent (eds). 2000. Fifty Years of Dutch Development Cooperation 1949-1999, The Hague: Sdu publishers.
• Peter McCawley. 2020. Indonesia and the Asian Development Bank: Fifty Years of Partnership. Manila: Asian Development Bank. ISBN 978-92-9262-202-2 (print) ISBN 978-92-9262-203-9 (electronic)
• (Inggris) Glossary -- Indonesia, diakses 15 Januari 2006
• (Inggris) Ang Kheng Leong, Indonesian Foreign Policy: Change And Continuity Amidst A Changing Environment, 1998, diakses 15 Januari 2006
• (Inggris) Bahagijo, Sugeng, Indonesia: Governance within the Consultative Group On Indonesia: Partnership or domination? Diarsipkan 2006-01-06 di Wayback Machine., 2004, diakses 15 Januari 2006