|
Internasionalisme liberalInternasionalisme liberal adalah doktrin kebijakan luar negeri yang menyatakan bahwa negara-negara liberal harus ikut campur di negara berdaulat lain untuk mencapai tujuan liberalnya. Campur tangan seperti itu mencakup invasi militer dan bantuan kemanusiaan. Doktrin ini berbeda dengan doktrin kebijakan luar negeri isolasionis, realis, atau non-intervensionis. Para kritikus menjulukinya "intervensionisme liberal". SejarahInternasionalisme liberal muncul pada abad ke-19 di bawah pengaruh Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Britania Raya Lord Palmerston dan berkembang pada dasawarsa kedua abad ke-20 pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. TeoriTujuan internasionalisme liberal adalah mencapai menciptakan struktur global dalam sistem internasional yang condong ke tatanan dunia liberal. Demi mencapai tujuan tersebut, perdagangan bebas global, ekonomi liberal, dan sistem politik liberal digalakkan habis-habisan. Selain itu, kaum internasionalis liberal berusaha menciptakan demokrasi di seluruh dunia. Setelah tujuan ini terwujud, "untung perdamaian" akan tercipta, artinya negara-negara liberal memiliki hubungan tanpa kekerasan, dan hubungan antarnegara demokratik sesuai dengan teori perdamaian demokratik. Internasionalisme liberal menyatakan bahwa melalui organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, "politik kekuasaan" yang berlebih dalam hubungan antarnegara dapat dihindari. Di sisi lain, para pendukung realisme skeptis terhadap internasionalisme liberal. Mereka berpendapat bahwa pada akhirnya kekuasaanlah (pengaruh diplomatik dan kekuatan militer) yang akan menang. ContohSalah saut tokoh internasionalis liberal adalah Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair.[1] Di Amerika Serikat, internasionalisme liberal sering dikaitkan dengan Partai Demokrat;[2] akan tetapi, banyak pemikir neokonservatif di Amerika Serikat yang mulai menggunakan argumen internasionalis liberal dan ini membuktikan bahwa pemikiran internasionalis liberal juga menyebar di Partai Republik.[3] Pihak lain berpendapat bahwa neokonservatisme dan internasionalisme liberal adalah filsafat kebijakan luar negeri yang berbeda, dan kaum neokonservatif hanya mampu menggunakan teori internasionalis liberal apabila tujuan dna metode intervensi kebijakan luar negerinya jauh berbeda.[4] Contoh tindakan intervensionisme liberal adalah intervensi NATO di Bosnia dan Herzegovina; pengeboman NATO di Yugoslavia 1999; intervensi militer Britania Raya pada Perang Saudara Sierra Leone; dan intervensi militer di Libya 2011.[5] Lihat pula
Referensi
|