Indonesia dalam tahun 1967

Indonesia dalam tahun 1967
← 1965 1966 1967 1968 1969 →
Dekade :	1960-an
Abad :	ke-20
Milenium :	ke-2
Lihat pula
Sejarah Indonesia Garis waktu sejarah Indonesia Indonesia menurut tahun

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Kerajaan Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Kerajaan Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Mataram 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1045 Kerajaan Janggala 1045–1136 Kerajaan Kadiri 1045–1221 Kerajaan Singasari 1222–1292 Kerajaan Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Penyebaran Islam 800–1600 Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1905 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888 Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–1860 Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–1946 Kesultanan Yogyakarta 1755–1945 Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Kerajaan Kristen Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1904 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Kemunculan Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Kemerdekaan Hari Patriotik 23 Januari 1942 1942 Revolusi Nasional Indonesia 1945–1949 Masa Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Indonesia dalam tahun 1967 menyajikan serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 1967.

Presiden
Soekarno (sampai dengan 12 Maret 1967)
Soeharto (sejak 12 Maret 1967 sebagai Pejabat Presiden)

• Kabinet Ampera I — hingga 11 Oktober.
• Kabinet Ampera II — mulai 14 Oktober.

• Selasa, 10 Januari — Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
• Selasa, 24 Januari — Kesatuan-kesatuan Aksi mengadakan apel besar di Bandung yang menampilkan pembicara-pembicara Soegeng Sarjadi mewakili Badan Koordinasi Kesatuan Aksi, Sulaeman Tjakrawiguna dari KASI dan Djoko Sudyatmiko dari KAMI. Mereka meminta DPR-GR untuk :

1. Menyatakan Soekarno terlibat dalam Peristiwa Gerakan 30 September.
2. Menuntut MPRS/Pimpinan MPRS untuk segera memecat Soekarno secara tidak hormat sebagai Mandataris/Presiden.
3. Menuntut kepada pihak yang berwewenang untuk memeriksa dan mengadili Soekarno, dan
4. Supaya DPR-GR menyatakan tidak percaya terhadap kepemimpinan Soekarno.

• Minggu, 29 Januari — Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Bagian Umum diresmikan. Peresmian Akabri Bagian Umum tersebut merupakan permulaan tahun akademi dan sekaligus merupakan integrasi tahap pertama di antara akademi-akademi ABRI yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri.

• Kamis, 9 Februari — DPR-GR menyepakati butir-butir tuntutan dari Kesatuan Aksi dan dalam Rapat Pleno tersebut mengusulkan agar Pimpinan MPRS segera menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih seorang Pejabat Presiden, serta memerintahkan badan kehakiman yang berwewenang untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.
• Rabu, 22 Februari — Presiden Soekarno resmi menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal TNI Soeharto.^[1]

• Minggu, 12 Maret — Jenderal TNI Soeharto selaku Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan adanya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1967.

• Jumat, 7 April — Freeport Sulphur of Delaware menandatangani kontrak kerja dengan Pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Irian Barat.

• Selasa, 8 Agustus — ASEAN didirikan oleh lima menteri luar negeri. Indonesia melalui perwakilannya Adam Malik merupakan salah satu dari negara yang mendirikannya.
• Kamis, 17 Agustus — Peringatan 22 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
• Sabtu, 26 Agustus — Waduk Serba Guna dan Pusat Listrik Tenaga Air Jatiluhur telah diresmikan oleh Pejabat Presiden Soeharto dengan diberi nama Waduk Serba Guna PLTA Ir. H. Djuanda.^[2]

• Senin s.d. Jumat, 4-8 September — Menteri Luar Negeri Republik Singapura Sinnathamby Rajaratnam telah mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia dengan tujuan untuk menandatangani kesepakatan diplomatik antara Indonesia dan Singapura tentang pertukaran duta besar antar negara.
• Kamis, 7 September — Indonesia secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Singapura.

• Minggu, 1 Oktober – Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Alasan pembekuan diplomatik ini antara lain adalah bahwa Republik Rakyat Cina terbukti telah memberikan bantuan kepada G-30-S/PKI, baik dalam persiapan, pelaksanaannya maupun pada masa-masa sesudahnya. Diantara alasan lain yang dikemukakan pemerintah bahwa tindakan-tindakan orang Cina terhadap gedung dan harta milik staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking yang tidak dapat ditolerir oleh Indonesia, sebab staf kedutaan mempunyai hak imunitas dan hak ekstra-teritorial. Meskipun pembekuan hubungan ini mulai berlangsung pada 1 Oktober 1967, tetapi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking baru akan ditutup secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1967. Untuk mewakili kepentingannya di Cina, pemerintah menunjuk Kedutaan Kamboja di RRC.^[3]
• Minggu, 1 Oktober — Pejabat Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1967 tertanggal 27 September 1967.

Hari-hari libur nasional Indonesia untuk tahun 1967: