Heru Pambudi

Artikel ini sudah memiliki daftar referensi, bacaan terkait, atau pranala luar, tetapi sumbernya belum jelas karena belum menyertakan kutipan pada kalimat. Mohon tingkatkan kualitas artikel ini dengan memasukkan rujukan yang lebih mendetail bila perlu. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Heru Pambudi
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Petahana
Mulai menjabat 12 Maret 2021
Pendahulu Hadiyanto Pengganti Petahana
Informasi pribadi
Lahir	11 Februari 1970 (umur 54) Bondowoso, Jawa Timur
Kebangsaan	Indonesia
Almamater	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Profesi	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Sunting kotak info • L • B

Heru Pambudi (lahir 11 Februari 1970)^[1] adalah seorang pejabat publik Indonesia dan secara resmi mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sejak 12 Maret 2021. Pria kelahiran 1970 ini dibesarkan di Bondowoso, sebuah kota di Jawa Timur, Indonesia. Ia mulai berkarier di kementerian sejak September 1991.

Heru lahir dan menjalani pendidikan dasar di Bondowoso, Jawa Timur. Ia alumni dari SMA Negeri 2 Bondowoso tahun 1988, dan melanjutkan pendidikan di Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai Angkatan IV, Politeknik Keuangan Negara STAN dan lulus tahun 1991. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Manajemen dan lulus tahun 1996. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di University of Newcastle Upon Tyne, Inggris dan lulus tahun 2001 dan meraih gelar Master of Law.^[2] Disamping itu, Heru juga mengikuti program pelatihan seperti Executive Leadership Training dari Melbourne Business School dan Negotiations and Leadership in Action Programme dari Oxford.

Heru mengawali karier menjadi pelaksana di Kementerian Keuangan pada tahun 1992 di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, beberapa jabatan yang pernah dia raih, antara lain:

• Pada tahun 2002 sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II
• Pada tahun 2003 sebagai Kepala Seksi Impor
• Pada tahun 2007 sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Tanjung Uban
• Pada tahun 2007 sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Sunda Kelapa
• Pada tahun 2008 sebagai Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional III
• Pada tahun 2008 sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum
• Pada tahun 2009 sebagai Kepala Subdirektorat Intelijen
• Pada 26 Maret 2010, ia menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
• Pada 21 Juni 2011, ia menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi
• Pada 25 Oktober 2012, ia menjadi Direktur Fasilitas Kepabeanan
• Pada 19 Maret 2015, ia menjadi Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
• Pada 1 Juli 2015, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
• Pada 12 Maret 2021, ia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan^[3]

Heru menginisiasi program reformasi yang mengusung perbaikan tata kelola, proses bisnis, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia juga tergabung dalam Tim Reformasi Kepabeanan sejak 1995, dimana DJBC melakukan transformasi secara signifikan. Proses ini diawali dengan komputerisasi proses bisnis, pertukaran data antar pemangku kepentingan, perubahan undang-undang kepabeanan dan cukai, perbaikan tata kelola dan proses bisnis, serta penegakan disiplin dalam institusi. Heru kemudian melanjutkan dedikasinya dalam Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Keberhasilan tim ini antara lain terwujud dalam penguatan integritas, perbaikan organisasi, optimasi penerimaan, perbaikan fasilitas kepabeanan, serta peningkatan layanan di tahun 2017. Modernisasi institusi ia kejar melalui optimalisasi penggunaan data analitik baik untuk kepentingan layanan, maupun untuk kepentingan tata kelola internal.

Heru meluncurkan berbagai program terkait fasilitas perdagangan dan reformasi struktural. Pembangunan Indonesia Single Risk Management (ISRM) diinisiasi sebagai sistem pengelolaan risiko dengan menerapkan identitas tunggal pelaku usaha kegiatan ekspor impor. Pembangunan Pusat Komando dan Kendali dilakukan sebagai langkah kolaboratif menutup pergerakan penyelendup dari hulu hingga hilir. Penyelenggaraan Operasi Gempur untuk memberantas penyelundupan rokok ilegal sehingga peredaran rokok illegal turun dari 12,14% di 2016 menjadi 4,86% di 2020. Selain itu, Heru menginisiasi berbagai fasilitas kepabeanan seperti pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB), penyediaan layanan pembayaran elektronik yang terpusat, e-warehouse, e-certificate of origin, dan Operator Ekonomi Bersertifikat, penyesuaian fasilitas kepabeanan selama pandemi Covid-19, serta pembangunan NLE (National Logistic Ecosystem) yang menghubungkan semua pemangku kepentingan dalam sebuah platform dengan tujuan menyelaraskan arus barang dan dokumen internasional.

Ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru menginisiasi program “Kemenkeu Satu”, yang merupakan perubahan paradigma, penguatan budaya, serta cara bekerja pegawai Kementerian Keuangan yang mengutamakan kolaborasi serta menggunakan teknologi informasi sebagai enabler. Program Kemenkeu Satu terdiri dari 1) Penguatan Budaya Kementerian Keuangan Refocusing Sinergi dan Integritas 2) Pemanfaatan Teknologi dan Mindset Digital di Seluruh Sendi Organisasi; 3) Kolaborasi Pengelolaan Aset dan Efisiensi Tata Ruang Kantor; 4) Kolaborasi untuk Simplifikasi Pengelolaan Regulasi; 5) Penguatan Kolaborasi Pengelolaan Komunikasi; 6) Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Review Kinerja; dan 6) Simplifikasi Proses Bisnis dan Transformasi Organisasi.^[4]

Heru berperan aktif pada berbagai forum internasional, baik dalam wilayah ASEAN maupun dengan negara-negara lainnya dalam perhimpunan bilateral dan multilateral. Ia juga turut berpartisipasi pada sejumlah diskusi terkait perdagangan internasional, penindakan kepabeanan dan cukai, tindak pidana pencucian uang, kejahatan lintas negara, perdagangan ilegal, anti terorsime, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia. Pada tahun 2020 Heru dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua World Customs Organization (WCO) untuk Asia-Pacific, salah satu wilayah yang paling luas cakupan dan ragamnya. Dalam setiap pertemuan WCO Asia-Pacific, Heru selalu menekankan bahwa komunikasi, kepercayaan, dan saling pengertian adalah nilai-nilai yang harus senantiasa dijunjung tinggi.

Pada tahun 2017 Heru memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) atas kerja kerasnya menginternalisasi nilai-nilai integritas ke dalam organisasi. Debut dan kepemimpinannya juga diakui dunia internasional lewat penganugrahan Pingat Tauladan Terbilang dari Departemen Kepabeanan Kerajaan Malaysia pada tahun 2018. Pada tahun 2020, ia menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo atas kontribusinya kepada negara dalam mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya ke wilayah NKRI melalui sistem analisa data penumpang (Passanger Risk Management).

Heru merupakan satu dari tiga orang penerima Penghargaan Piala Adhigana Anugerah ASN untuk kategori PPT Madya Teladan pada tahun 2021. Anugerah ASN merupakan bentuk penghargaan bagi ASN dengan kinerja melampaui ekspektasi, organisasi dan masyarakat. Peraih Piala Adhigana merepresentasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan juga Kolaboratif dan diharapkan mampu menjadi SDM Aparatur yang unggul, berintegritas, berdedikasi, serta mampu melahirkan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo mengharapkan ASN yang BerAKHLAK dapat menjadi penunjang utama dari implementasi reformasi birokrasi.dan menjadi pemantik semangat dan inspirasi bagi ASN di seluruh Indonesia.^[5]

Saat ini Heru menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Rangkaian Pertemuan G20 jalur keuangan (finance track). Tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi Group of Twenty (G20) selama setahun penuh, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi G20 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semakin terintegrasinya perekonomian global, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di suatu negara tidak akan dapat bertahan lama apabila tidak diikuti oleh keberhasilan yang sama di negara-negara lain.^[6]