Divisi di Bangladesh
Administrasi Bangladesh dibagi menjadi delapan wilayah utama yang disebut divisi (বিভাগ bibhag). Setiap divisi diberi nama dari kota besar dalam yurisdiksinya yang juga berfungsi sebagai markas administrasi divisi itu. Setiap divisi dibagi lagi menjadi beberapa distrik (জেলা jela) yang kemudian dibagi lagi menjadi Upazila (উপজেলা upôjela). SejarahSetelah kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971, negara ini memiliki empat divisi: Divisi Chittagong, Divisi Dhaka, Divisi Khulna dan Divisi Rajshahi. Pada tahun 1983, ejaan Bahasa Inggris dari Divisi Dacca (bersama dengan nama ibu kota) diubah menjadi Dhaka untuk lebih dekat dengan pengucapan Bengalinya. Pada tahun 1993, Divisi Barisal dipisah dari Divisi Khulna; pada tahun 1995, Divisi Sylhet dipisahkan dari Divisi Chittagong; dan pada tahun 2010 (25 Januari), Divisi Rangpur dipisahkan dari Divisi Rajshahi. Dalam hal area yang baru terbentuk Divisi Rangpur menduduki peringkat kelima diikuti oleh Divisi Barisal dan Sylhet.[1] Pada 14 September 2015 Divisi Mymensingh ditambahkan sebagai divisi kedelapan. Pada tahun 2015 mulai terdapat proses untuk membuat dua divisi lagi, yakni Divisi Comilla dan Divisi Faridpur. Komisaris DivisiKomisaris Divisi adalah kepala administrasi divisi. Komisaris Divisi ditunjuk oleh pemerintah dari seorang sekretaris senior Administrasi Kader B.C.S.. Peran kantor Komisaris Divisi adalah bertindak sebagai kepala pengawas dari semua Kantor pemerintah (kecuali kantor pusat) yang terletak di divisi. Seorang Komisaris Divisi diberikan tanggung jawab langsung mengawasi administrasi pendapatan dan pengembangan suatu divisi. Komisaris Divisi dibantu oleh beberapa Komisaris Divisi Tambahan, Asisten Komisioner Divisi dan pejabat birokrasi lainnya.[2][3][4] Daftar divisiTabel berikut menguraikan beberapa statistik kunci mengenai delapan divisi di Bangladesh seperti yang ditemukan dalam Sensus Penduduk dan Perumahan 2011 yang dilakukan oleh Biro Statistik Bangladesh.
Divisi yang diusulkanDua divisi lagi telah diusulkan untuk mengurangi beban kerja administratif yang ditimbulkan akibat peningkatan populasi:[6][7][8]
Lihat pulaReferensi
|