Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat ← → Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1956-1959 Military Society Concordia pernah dijadikan tempat bersidang DPRS[1] (Dihancurkan pada 1960an, sekarang dijadikan Gedung A.A. Maramis II Departemen Keuangan) (1915-1925) Periode: 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956 Ketua: Sartono Wakil Ketua: Arudji Kartawinata Jumlah Anggota: 236 orang Fraksi:

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (disingkat DPRS) adalah sebuah lembaga perwakilan yang dibentuk untuk menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa transisi awal kemerdekaan Indonesia. DPRS berfungsi sebagai badan legislatif sementara hingga terpilihnya anggota DPR melalui pemilu pertama yang dijadwalkan dalam Undang-Undang Dasar. Keberadaan DPRS diatur dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tata kelola negara saat itu.

DPRS didirikan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Dalam kondisi negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki lembaga legislatif definitif, sehingga diperlukan sebuah badan perwakilan sementara untuk membantu menjalankan fungsi legislasi. Pada 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X. KNIP kemudian diberi peran tambahan sebagai badan legislatif melalui Maklumat Pemerintah pada 16 Oktober 1945.

Pada tahun 1950, dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), fungsi legislatif dijalankan oleh parlemen RIS. Namun, setelah kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Agustus 1950, DPR kembali diganti dengan DPRS sesuai dengan Konstitusi Sementara 1950.

DPRS tidak dipilih melalui pemilu, tetapi anggotanya diangkat oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan politik dan representasi daerah. Anggota DPRS terdiri atas:

1. Wakil dari partai politik yang diakui.
2. Wakil dari kelompok non-partisan, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi sosial.
3. Perwakilan daerah yang ditunjuk.

Jumlah anggota DPRS berfluktuasi seiring perkembangan situasi politik nasional.

Sebagai badan legislatif, DPRS memiliki beberapa tugas utama:

1. Membahas dan mengesahkan undang-undang bersama pemerintah.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan nasional.
3. Mengawasi jalannya pemerintahan untuk memastikan sesuai dengan konstitusi.

Namun, wewenang DPRS dibatasi oleh situasi politik dan sering kali tunduk pada dominasi kekuasaan eksekutif.

DPRS sering menghadapi kritik, terutama karena anggotanya tidak dipilih melalui mekanisme demokratis. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa DPRS lebih mewakili kepentingan pemerintah daripada rakyat. Selain itu, proses pengangkatan anggota sering dianggap tidak transparan.

Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966), fungsi DPRS semakin berkurang akibat sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Pada masa itu, DPR Gotong Royong (DPR-GR) dibentuk sebagai kelanjutan dari DPRS, namun dengan struktur dan wewenang yang lebih terbatas.

DPRS berakhir masa tugasnya setelah pemilu pertama pada tahun 1955, yang menghasilkan DPR pertama yang dipilih secara demokratis. Pemilu ini menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya, rakyat secara langsung memilih wakil mereka di legislatif.

Meskipun sering dikritik, keberadaan DPRS memberikan pengalaman awal bagi Indonesia dalam membangun lembaga legislatif. Pengalaman selama masa DPRS menjadi pembelajaran penting untuk memperbaiki sistem perwakilan di masa mendatang, termasuk dalam mempersiapkan pemilu 1955.

Sebagai salah satu tonggak sejarah, DPRS juga mencerminkan dinamika politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, di mana kompromi dan adaptasi menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas negara yang baru merdeka.

• Dewan Perwakilan Rakyat
• Komite Nasional Indonesia Pusat
• Demokrasi Terpimpin
• Pemilu 1955

1. Soedjatmoko, "The First Indonesian Elections," Indonesia Journal, 1965.
2. Ricklefs, M.C., A History of Modern Indonesia Since c. 1200, Macmillan, 2001.
3. Nasution, A.H., Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Gunung Agung, 1977.
4. Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya.
5. Maklumat Pemerintah No. X Tahun 1945.