Dewan Pengupahan Provinsi

Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini. Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampil] di bagian kanan. Mengganti markah HTML dengan markah wiki bila dimungkinkan. Tambahkan pranala wiki. Bila dirasa perlu, buatlah pautan ke artikel wiki lainnya dengan cara menambahkan "[[" dan "]]" pada kata yang bersangkutan (lihat WP:LINK untuk keterangan lebih lanjut). Mohon jangan memasang pranala pada kata yang sudah diketahui secara umum oleh para pembaca, seperti profesi, istilah geografi umum, dan perkakas sehari-hari. Sunting bagian pembuka. Buat atau kembangkan bagian pembuka dari artikel ini. Susun header artikel ini sesuai dengan pedoman tata letak. Tambahkan kotak info bila jenis artikel memungkinkan. Hapus tag/templat ini.

Dewan Pengupahan Provinsi atau Depeprov adalah suatu lembaga non struktural ditingkat provinsi yang bersifat tripartit, bertugas sebagai pemberi saran kepada Pemerintah dalam upaya perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

• Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral (UMS), Penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi.
• Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Keanggotaan Depeprov terdiri dari :

• Pemerintah
• Organisasi Pengusaha
• Serikat Pekerja
• Perguruan Tinggi
• Pakar

Perbandingan keanggotaan Depeprov dari kelima unsur tersebut adalah 2:1:1, 2 untuk pemerintah, 1 Untuk Organisasi Pengusaha, dan 1 lagi untuk serikat pekerja. Sedangkan anggota dari perguruan tinggi dan pakar, jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap daerah.

Anggota Depeprov diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Anggota Depeprov diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau Unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Depeprov. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Depeprov.

Dalam proses perumusan pengupahan, anggota Depeprov harus benar benar memerhatikan angka KHL (Kehidupan Hidup Layak).

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004. Tentang Pengupahan.
2. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_66.pdf
3. https://besargaji.com/gaji-umr-cilacap-2021-terbaru-kira-kira-berapa-yah/