|
Dewan Negara (Yunani)
Dewan Negara (bahasa Yunani: Συμβούλιο της Επικρατείας) adalah mahkamah agung administrasi Yunani. SejarahDewan Negara pertama kali dibentuk pada tahun 1835 dan merupakan tiruan dari Conseil d'État di Prancis. Dewan tersebut memiliki kompetensi penasihat sehubungan dengan rancangan keputusan dan yurisdiksi administratif, mengeluarkan putusan yang tidak dapat dibatalkan. Dewan tersebut dibubarkan oleh Undang-Undang Dasar 1844 (Pasal 102). Setelah Raja Otto digulingkan pada tahun 1862, Majelis Nasional memutuskan untuk membentuk kembali Dewan Negara untuk "mempersiapkan dan mempertimbangkan rancangan hukum". Undang-Undang Dasar 1864 yang baru mengatur perubahan dalam sidang parlemen yang akan datang, dengan hasil suara mayoritas 3/4 memilih menentangnya. Pada tanggal 25 November 1865, sebuah undang-undang disahkan yang kembali menghapuskan Dewan Negara. Meskipun Undang-Undang Dasar 1911 mengatur terkait pembentukannya kembali, Undang-Undang Dasar tersebut tidak diberlakukan kembali hingga tahun 1928 (Undang-Undang 3713/1928 yang telah berulang kali diubah), setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1927 (Pasal 102-105). Presiden pertamanya, dari tahun 1928 hingga 1935, adalah Konstantinos Raktivan. Kompetensi dan komposisinya saat ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1974 (Amendemen tahun 1986 dan 2001) (Pasal 95), Undang-Undang 170/1973 (yang telah diubah), dan Keputusan Presiden 18/1989. KomposisiDewan Negara dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih dari antara anggota Dewan Negara oleh Kabinet Yunani untuk masa jabatan empat tahun. Dewan Negara terdiri dari dewan pimpinan (Presiden dan 7 Wakil Presiden), 42 Dewan Penasihat, 48 Hakim Pembantu, dan 50 Hakim Pelapor yang semuanya merupakan lulusan dari Sekolah Hakim Nasional. Dewan Negara berpusat di Gedung Arsakeion, Athena. Dewan Negara menjalankan kompetensinya dalam Sidang Pleno atau dalam enam Formasi Yudisial (Α', Β', Γ', Δ', Ε', dan ΣΤ'). Setiap Formasi terdiri dari dua komposisi: lima anggota atau tujuh anggota. Kewenangan Sidang Pleno ditentukan oleh undang-undang (Keputusan Legislatif 170/1973, Pasal 14), sedangkan kewenangan Formasi tersebut ditentukan oleh undang-undang dan keputusan presiden, diusulkan oleh Menteri Hukum setelah menerima pendapat Dewan. Setelah Amendemen Undang-Undang Dasar tahun 2001, Sidang Pleno (dan bukan Formasi) adalah satu-satunya yang berwenang untuk menguju konstitusionalitas suatu undang-undang. Sidang Pleno juga berwenang: a) untuk kasus-kasus kepentingan umum yang diajukan langsung oleh Presiden, b) untuk kasus-kasus yang diajukan oleh salah satu Formasi. Kasus-kasus tersebut diajukan oleh Formasi ke Sidang Paripurna karena dua alasan: karena merupakan kasus kepentingan umum atau karena ketentuan legislatif yang berlaku dinilai inkonstitusional. Daftar presiden
Lihat pulaPranala luar |
||||||||||||||||||||||||||||||||
