Dewan Koordinasi (Belarus)
Dewan Koordinasi untuk Perpindahan Kekuasaan[1] (bahasa Belarus: Каардынацыйная рада; bahasa Rusia: Координационный совет),[2] juga dikenal sebagai Dewan Koordinasi adalah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh Sviatlana Tsikhanouskaya untuk memfasilitasi perpindahan kekuasaan secara demokratis.[3] Dewan ini, dibentuk selama Demonstrasi Belarus 2020 untuk menanggapi Pemilihan umum Presiden Belarus 2020 yang dipersengkatakan, dan terdiri dari 600 anggota dengan 7 orang presidium. Pertemuan pertama Dewan ini dilaksanakan pada 18 Agustus.[4][5] Pada 12 Oktober 2020, Dewan Koordinasi mengeluarkan sebuah ultimatum kepada Lukashenko untuk mengundurkan diri, membebaskan tahanan politik, dan menghentikan kekerasan terhadap para demonstran paling lambat 25 Oktober, jika tidak maka mogok kerja nasional, blokade jalan, dan pemboikotan toko milik negara akan terjadi.[6] SejarahPembentukanPembentukan Dewan Koordinasi diumumkan dalam sebuah video yang dirilis oleh Tsikhanouskaya pada 14 Agustus di mana dia juga mengklaim bahwa dia telah menerima antara 60 dan 70% suara dalam pemilihan presiden 9 Agustus, dan mengimbau masyarakat internasional untuk mengakui dirinya sebagai pemenang.[7] Tsikhanouskaya menyatakan bahwa tujuan pembentukan dewan adalah untuk mengoordinasikan peralihan kekuasaan secara damai dan tertib dari presiden petahana Alexander Lukashenko[8][9][10] dan untuk mengadakan pemilihan presiden yang baru, bebas dan adil pada kesempatan sedini mungkin. Pada 17 Agustus, Tsikhanouskaya merilis video di mana dia menyatakan bahwa dia siap untuk memimpin pemerintahan transisi.[11] Dewan Koordinasi mengadakan konferensi pers pertama pada 18 Agustus 2020, dengan pertanyaan dijawab oleh Olga Kovalkova, Maxim Znak, Maria Kalesnikava, Pavel Latushko dan Sergey Dylevsky.[12] Agustus–September 2020Pada 19 Agustus, Tsikhanouskaya merekam seruan kepada para pemimpin Uni Eropa untuk tidak mengakui hasil pemilihan presiden dalam pertemuan kepala pemerintahan Uni Eropa yang dijadwalkan pada hari itu.[13] Pada 19 Agustus, Dewan Koordinasi memilih presidium sebanyak tujuh anggota.[14] Pada 19 Agustus, Alexander Lukashenko mengatakan bahwa pembentukan dewan koordinasi oposisi adalah "upaya untuk merebut kekuasaan dengan segala konsekuensi yang dapat terjadi." Ia menyatakan bahwa pihak berwenang akan "mengambil tindakan yang diperlukan, namun hanya menurut konstitusi dan hukum yang berlaku."[15] Lukashenko menggambarkan para anggota Dewan Koordinasi, dengan menyatakan, "Beberapa dari mereka pernah atau hampir berkuasa. Mereka diusir dan menyimpan dendam. Yang lain persis Nazi. Lihat saja nama mereka."[16][17] Pada hari yang sama, mantan calon presiden Valery Tsepkalo mengatakan ia tidak memahami kriteria pembentukan dewan yang baru itu berikut tugas-tugasnya. Ia mengeluh karena tidak diundang.[18] Pada 20 Agustus, Jaksa Agung Alexander Konyuk memulai proses pidana terhadap anggota Dewan Koordinasi berdasarkan Pasal 361 KUHP Belarus.[19][20] Dalam pernyataan yang dirilis, Konyuk menuduh bahwa "pembentukan dan aktivitas Dewan Koordinasi bertujuan untuk merebut kekuasaan negara, dan untuk membahayakan keamanan nasional" dan bahwa "pembentukan lembaga semacam itu dilarang dalam undang-undang, sehingga mereka inkonstitusional."[21] Pada hari yang sama, anggota presidium Dylevsky dan Znak dipanggil untuk diinterogasi polisi.[22] Znak dan Dylevsky tiba untuk diinterogasi pada pagi hari tanggal 21 Agustus dan kemudian dibebaskan.[23] Pada 21 Agustus, "Pengacara Tsikhanouskaya" Maxim Znak mengajukan protes resmi terkait pemilihan presiden ke Mahkamah Agung Belarus. Znak mengatakan bahwa "pengajuan keberatan telah diserahkan. Keputusan tentang kapan persidangan dimulai berakhir dalam tiga hari."[24] Pada 24 Agustus, anggota presidium Dylevsky dan Kovalkova ditahan oleh petugas OMON ketika mencoba mendukung pemogokan liar di Pabrik Traktor Minsk (MTZ).[25] Anggota presidium Vlasova, Latushko, Alexievich, dan Kolesnikova juga dipanggil untuk diinterogasi.[26] Baik Kovalkova dan Dylevsky dijatuhi hukuman 10 hari penjara pada hari berikutnya.[27] Pada 26 Agustus, Ivonka Survilla, Presiden Rada Republik Demokratik Belarus, menyatakan dukungannya untuk Sviatlana Tsikhanouskaya.[28] Pada 31 Agustus, anggota presidium Vlasova ditahan oleh OMON.[29] Pada 5 September, anggota presidium Kovalkova memutuskan untuk meninggalkan Belarus daripada tetap ditahan karena dakwaan Pasal 361.[30] Pada 7 September, anggota presidium Kalesnikava ditahan oleh pria bertopeng tak dikenal di Minsk.[31][32] Per 9 September, satu-satunya anggota presidium yang belum ditangkap atau hilang adalah penerima Penghargaan Nobel Kesusastraan, Svetlana Alexievich,[33]. Namun, ada laporan dari wartawan lokal bahwa ada pria tak dikenal yang mengetuk pintu rumahnya.[34] Per 9 Agustus 2020, dia berada di bawah penjagaan sepanjang waktu oleh diplomat untuk beberapa negara Eropa, termasuk duta besar dari Polandia dan Lituania.[35][36][37] Dalam sebuah konferensi pers di Polandia, anggota dewan Pavel Latushko mengutuk situasi di Belarus, mengklaim bahwa ada 10.000 orang yang menjadi sasaran pelanggaran dan pemenjaraan yang diatur oleh pasukan keamanan. Ia menyatakan bahwa ada 450 orang disiksa, dan para pengunjuk rasa dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan-tuduhan palsu. Latushko dan Olga Kovalkova mengundang OSCE dan PBB untuk mengirim pengamat ke Belarus untuk menilai situasi.[38] Ultimatum 25 OktoberAnggota presidium Dewan Koordinasi dalam pengasingan, termasuk Sergei Dylevsky, mengadakan sebuah pertemuan di Vilnius pada 12 Oktober, menetapkan sebuah ultimatum untuk Lukashenko, yang diumumkan pada hari berikutnya oleh Tsikhanouskaya dan dikirim ke "semua struktur resmi Belarus". Ultimatum tersebut menetapkan tiga syarat, menyerukan
Batas waktu pemenuhan syarat-syarat tersebut ditetapkan pada 25 Oktober 2020. Dewan Koordinasi berjanji bahwa jika ultimatum tidak dipenuhi, pemogokan umum nasional akan dimulai pada 26 Oktober, jalanan akan diblokir, dan "penjualan di toko-toko milik negara [akan] runtuh".[6] Pada 16 Oktober, Svetlana Tsikhanouskaya dimasukkan dalam daftar pencarian orang di Belarus dan Rusia dengan tuduhan "mencoba menggulingkan tatanan konstitusional".[39] Pemerintah bayanganPada akhir Oktober 2020, Dewan Koordinasi membentuk Manajemen Anti-krisis Nasional (NAM), sebuah pemerintah bayangan, untuk mengelola tugas-tugas administrasi yang terperinci dari transfer kekuasaan secara damai yang mengarah pada pelantikan presiden terpilih.[40][41] NAM menerbitkan laporan internal Kementerian Dalam Negeri Belarus, yang menyatakan bahwa 25.800 orang telah ditahan antara 9 Agustus dan 9 November 2020, dan 4000 pengaduan penyiksaan dan tindakan ilegal lainnya telah diajukan ke kementerian dan diabaikan.[42] Komisi kebenaran dan rekonsiliasiPada akhir November 2020, Dewan Koordinasi menerbitkan draf dokumen untuk membahas pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam tujuan keadilan transisi. Komisi tersebut, yang akan disebut "badan khusus", akan "mempertimbangkan penggunaan kekuatan fisik, peralatan dan senjata khusus terhadap warga negara sehubungan dengan posisi politik" atau pelanggaran atau seruan untuk pelanggaran hak-hak warga negara oleh pejabat publik selama krisis di Belarus.[43] Badan tersebut hanya akan mempertimbangkan tanggung jawab individu; keanggotaan suatu organisasi tidak akan menjadi dasar penuntutan. Dalam kasus di mana tidak ada cedera fisik, terdakwa akan menjalani prosedur konsiliasi. Kasus-kasus lain akan dituntut berdasarkan hukum administratif, "disipliner", atau pidana. Ditunjukkannya "penyesalan yang efektif" atau kurangnya penyesalan akan melemahkan atau memperkuat beberapa sanksi keuangan dan properti dalam definisi hukum yang diusulkan tentang kewenangan badan tersebut.[44] Tujuan dan strukturTujuanDewan telah menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah:[45]
Kebijakan luar negeriAnggota presidium dewan Pavel Latushko telah menyatakan bahwa dewan tidak ingin secara radikal mengubah arah kebijakan luar negeri Belarus, menambahkan bahwa mereka ingin memelihara hubungan yang "bersahabat dan mendalam" dengan Rusia, serta memiliki hubungan kerja yang baik dengan Uni Eropa dan bertindak sebagai jembatan antara timur dan barat.[46] StrukturTsikhanouskaya menyatakan bahwa pendaftaran keanggotaan ke dewan terbuka untuk warga Belarus yang menganggap hasil pemilu yang diumumkan secara resmi telah dicurangi. Permohonan keanggotaan terdiri dari individu yang mewakili kelompok pekerja, partai politik, serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil lainnya dan dari tokoh-tokoh berwibawa seperti dokter, guru, pemimpin bisnis, penulis atau atlet. Olga Kovalkova dan pengacara Maxim Znak diberi tanggung jawab untuk menyusun dan menyetujui permohonan keanggotaan.[47] PresidiumDewan Koordinasi memilih presidium dengan 7 anggota pada 19 Agustus.[48] Anggota presidium tersebut adalah:[49]
Penahanan dan lokasi
AnggotaSebuah daftar keanggotaan awal, terdiri dari 35 anggota, beredar pada 17 Agustus dan meluas hingga 51 anggota pada 18 Agustus.[52][53] Selain 7 orang presidium, anggota-anggota lainnya termasuk atlet Nadzeya Astapchuk, sutradara film Jury Chaščavacki, aktivis Ales Bialiatski, politisi Jury Hubarewicz , fisikawan Alexander Dabravolski, politisi Andrei Egorov , Mikalai Kazlov dari Partai Persatuan Sipil Belarus , Andrei Kureichik , politisi Vital Rymasheuski, pelukis Vladimir Tsesler , mantan pimpinan EPAM Systems Maksim Bahratsou, pengusaha dan investor Michael Rumiantsau, dan analis independen Siarhei Chaly.[54][55] Hingga 24 Agustus 2020[update], dewan ini terdiri dari 600 anggota.[56] Referensi
Pranala luarMedia sosial |