Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi

Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Susunan organisasi
Deputi	Mochamad Hadiyana [1]
Kepala Sekretariat Deputi	Sugihartono
Direktur
Manajemen Informasi dan Data	Riki Arif Gunawan
Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi	Kartika Handaruningrum
Deteksi dan Analisis Korupsi	Eko Marjono
Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat	Tomi Murtomo
Kantor pusat
Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950
Situs web
http://www.kpk.go.id/id

Deputi Bidang Informasi dan Data adalah unit eselon I di Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan pelaksana sebagian tugas Komisi Pemberantasan Korupsi pada bidang informasi dan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan. Deputi bidang Informasi dan Data dipimpin oleh Deputi Bidang Informasi dan Data yang merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usulan Pimpinan.^[2]

Deputi Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan rumusan kebijakan pada bidang informasi dan data dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.^[2]

Deputi Bidang Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi:^[2]

1. perumusan kebijakan teknis pada bidang pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat, manajemen informasi dan data, pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi, serta deteksi dan analisis antikorupsi;
2. pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Informasi dan Data;
3. pelaksanaan pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat;
4. perencanaan, pengembangan dan pemberian dukungan sistem, teknologi informasi dan komunikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. pelaksanaan pembinaan jaringan kerja antar komisi dan instansi dalam pemberantasan korupsi;
6. pengumpulan serta pengolahan data dan informasi, termasuk analisis informasi untuk kepentingan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, kepentingan manajerial maupun dalam rangka deteksi indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi;
7. pembangunan pusat analisa deteksi dini indikasi tindak pidana korupsi dan kerawanan korupsi serta potensi masalah penyebab korupsi;
8. pelaksanaan analisis data dan informasi untuk mengantisipasi hambatan dan perlawanan pelaku tindak pidana korupsi;
9. pengelolaan jaringan nasional dan Internasional dalam pemberantasan korupsi;
10. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya pada Deputi Bidang Informasi dan Data;
11. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar unit pada Deputi Bidang Informasi dan Data; dan
12. pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

Deputi Bidang Penindakan membawahi:^[2]

• Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
• Direktorat Manajemen Informasi dan Data;
• Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi;
• Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi;
• Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data;

• Komisi Pemberantasan Korupsi