Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari List of Chief Ministers of Tamil Nadu di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan.
(Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel)
Teritorial yang berada di bawah kepresidenan tersebut hanya Madraspatnam dan wilayah sekitarnya. Namun, setelah perang Inggris-Prancis dan aliansi lanjutan antara English East India Company dan Nawab Arcot, wilayahnya meluas menjadi wilayah dari Sirkar Utara sampai Tanjung Comorin. Selain itu, struktur pemerintahannya juga berubah dari sekretariat sederhanan dengan seorang sekretaris tunggal untuk Departemen Masyarakat pada 1670 menjadi enam departemen yang dinaungi oleh seorang Kepala Sekretaris pada 1920. Dengan penerapan Undang-Undang Pemerintah India 1919, legislatur pertama dibentuk pada 1920 setelah pemilihan umum.[4] Masa jabatan dewan legislatif adalah tiga tahun. Dewan tersebut terdiri dari 132 anggota dimana 34 diantaranya dinominasikan oleh Gubernur dan sisanya dipilih.
Di bawah Undang-Undang Pemerintah India 1935, sebuah legislatur bikameral dihimpun dengan sebuah majelis legislatif yang terdiri dari 215 anggota dan ebuah dewan legislatif yang terdiri dari 56 anggota. Majelis legislatif pertama di bawah UU tersebut dihimpun pada Juli 1937. Dewan legislatif tersebut adalah badan permanen dengan seperti anggotanya pensiun setiap tiga tahun.[5]
Pada 1939, pemerintah Britania mendeklarasikan masuknya India ke Perang Dunia II tanpa berkonsultasi kepada pemerintah-pemerintah provinsial. Kongres Nasional India memprotesnya dengan membujuk seluruh perwakilan terpilihnya untuk mundur dari pemerintahan.[6] Kongres kembali berkuasa pada 1946 setelah pemilihan provinsial baru.[7]
Negara Bagian Madras berganti nama menjadi Tamil Nadu (bahasa Tamil untuk negara Tamil) pada 14 Januari 1969.[19] Mahkamah legislatifnya mengadopsi sebuah resolusi pada 14 Mei 1986, untuk membubarkan majelis legislatif. Setelah itu, dewa legislatif tersebut dibubarkan melalui sebuah undang-undang Parlemen (Pembubaran) Majelis Legislatif Tamil Nadu 1986[22] dengan efek dari 1 November 1986. Legislatur negara bagian tersebut adalah unikameral, dan terdiri dari 235 anggota termasuk satu anggota yang dinominasikan.[5]
Ketua Menteri mengkomandani sebagian besar kekuasaan eksekutif sementara Gubernur memegang sebagian besar peran seremonial. Ketua Menteri Tamil Nadu, seperti Ketua Menteri India lainnya, dipilih oleh para legislator dari partai politik atau koalisi yang meraih suara mayoritas dalam majelis legislatif. Masa jabatan Ketua Menteri terhimpun selama ia menikmati kepercayaan dari majelis. Petahana dapat dikeluarkan dari jabatan saat mosi tidak percaya diberlakukan. Selain itu, Presiden India, yang bertindak di bawah rekomendasi Kabinet Menteri Pemerintah India, dapat membubarkan pemerintahan terpilih memakai tujuan-tujuan tertentu dari Artikel 356Konstitusi India. Pada 1976, pemerintah Karunanidhi dibubarkan dan pemerintahan Presiden dihimpun atas alasan korupsi.[23] Jika kelowongan yang terjadi pada jabatan Ketua Menteri adalah karena kematian, pelepasan atau pembubaran, Gubernur dapat mengundang orang lain untuk membentuk pemerintahan dan memintanya untuk menggerakkan mosi percaya dalam Majelis. Dalam peristiwa ketiadaan orang yang mendapatkan dukungan mayoritas, Majelis dibubarkan atau ditempatkan dalam animasi tertunda dan negara bagian berada di bawah pemerintahan Presiden atau pemerintahan pengambil jabatan sampai pemilihan segar diadakan untuk majelis. Petahana dapat didiskualifikasi jika didakwa melakukan tindak kejahatan dengan hukuman dua tahun penjara atau lebih. Pada 2014, Jayalalithaa kehilangan jabatannya karena pengadilan istimewa menghukumnya empat tahun penjara dalam kasus aset disproporsionasi.[24]
Terlepas dari campur tangan pemerintahan Presiden dari 17 Februari 1980 sampai 9 Juni 1980, Ketua Menteri dengan masa jabatan terpanjang (dalam hal suksesif) dalam jabatan adalah M. G. Ramachandran, yang berlangsung selama 10 tahun, 5 bulan, dan 25 hari dari 30 Juni 1977 sampai ia meninggal pada 24 Desember 1987.
K. Kamaraj adalah Ketua Menteri dengan lama jabatan terpanjang tanpa terintervensi pemerintahan presiden. Masa jabatannya berlangsung dari 13 April 1954 sampai 2 Oktober 1963, i.e. 9 tahun, 5 bulan dan 19 hari.
Periode terpendek adalah 24 hari yang dipegang oleh Janaki Ramachandran yang menjabat dari 7 Januari 1988 sampai 30 Januari 1988.
J.Jayalalithaa memegang rekor dilantik sebagai Ketua Menteri sebanyak enam kali, disusul oleh Karunanidhi yang dilantik sebanyak lima kali.
Pada 21 September 2001, Pengadilan Tinggi India menyatakan bahwa pelantikan Ms. Jayalalithaa sebagai Ketua Menteri pada 14 Mei 2001 tidak sah, dengan dampak retrospektif. Sehingga, secara teknis, keputusan kabinetnya pada periode Mei-September 2001 berdampak menjadi fiksi hukum.
J. Jayalalithaa menjadi Ketua Menteri petahana pertama yang kalah dalam sebuah kasus saat sebuah pengadilan istimewa menghukumnya empat tahun penjara pada 27 September 2014.[24] Hukuman tersebut kemudian diturunkan oleh Pengadilan Tinggi Karnataka yang mencabut seluruh dakwaan Jayalalithaa dan mengijinkannya untuk kembali ke jabatannya untuk masa jabatan keempat.
Orang yang dilantik menjadi Ketua Menteri dengan jumlah masa jabatan terbanyak adalah M. Karunanidhi untuk sekitar 6863 hari (sekitar 18 tahun). Ia adalah satu-satunya Ketua Menteri dengan 5 masa jabatan (10 Februari 1969 – 4 Januari 1971, 15 Maret 1971 – 31 Januari 1976, 27 Januari 1989 – 30 Januari 1991, 13 Mei 1996 – 13 Mei 2001, 13 Mei 2006 – 15 Mei 2011).
J. Jayalalithaa menjadi Ketua Menteri wanita pertama di India yang wafat saat menjabat pada 5 Desember 2016. Ia merupakan Ketua Menteri kelima belas yang meninggal saat menjabat dan ketiga di Tamil Nadu, setelah C. N. Annadurai dan M. G. Ramachandran.
^S. Krishnaswamy (1989). The role of Madras Legislature in the freedom struggle, 1861-1947. People's Pub. House (New Delhi). hlm. 126–131.
^Though Congress won the election, it refused to form the government as it did not like the Governor's veto power over the cabinet. The Governor of Madras, Lord Erskine, decided to form an interim provisional Government with non-members and opposition members of the Legislative Assembly. V. S. Srinivasa Sastri was first offered the Chief Ministership of the interim government but he refused to accept it. Eventually an interim Government was formed under Kurma Venkata Reddy Naidu on 1 April 1937. It lasted till July, when the Congress accepted Viceroy Linlithgow's assurance that the veto would not be abused and decided to form the government.
^Congress Ministries in all the provinces of British India resigned on 29 October 1939 protesting the viceroy's declaration of war against Germany. Madras Presidency remained under "the direct rule of the Governor of the Province" till the next elections were held in March 1946. (INDIA (FAILURE OF CONSTITUTIONAL MACHINERY) HC Deb 16 April 1946 vol 421 cc2586-92)
^Kolom ini hanya berisi partai ketua menteri. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai dapat merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tak dimasukkan kesini.
^ abcPada 21 September 2001, sebuah pengadilan konstitusional lima hakim dari Pengadilan Tinggi Infia memajukan sebuah aturan bahwa "orang yang didakwa atas tindak kejahatan dan dihukum penjara selama periode tidak kurang dari dua tahun tak dapat diangkat menjadi Ketua Menteri dari sebuah Negara Bagian di bawah Pasal 164 (1) sampai dengan (4) dan tak dapat melanjutkan fungsi semacam itu". Sehinggam, pengadilan tersebut memutuskan bahwa "dalam pelantikan Ms. Jayalalithaa sebagai Ketua Menteri, terdapat pelanggaran jelas dari tujuan Konstitusional dan tindakan quo warranto harus dimajukan". Akibatnya, pelantikannya sebagai Ketua Menteri dianggap hampa dan tidak sah dengan efek retrospektif. Sehingga, secara teknis, ia tak menjadi Ketua Menteri dalam periode antara 14 Mei 2001 dan 21 September 2001 (The Hindu — SC unseats Jayalalithaa as CMDiarsipkan 2004-11-28 di Wayback Machine., Full text of the judgment from official Supreme Court siteDiarsipkan 2006-06-27 di Wayback Machine.).
