Biro Investigasi Praktik Korupsi

Biro Investigasi Praktik Korupsi (bahasa Inggris: Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB) adalah badan independen dari pemerintah Singapura yang menyelidiki dan mengadili segala kemungkinan penipuan dan korupsi serius atau kompleks di negara tersebut. CPIB memiliki mandat untuk menyelidiki tindakan atau bentuk korupsi apa pun di sektor publik dan swasta di Singapura, dan dalam pelaksanaannya, pelanggaran lain apapun berdasarkan undang-undang tertulis, dengan wewenang penangkapan.^[1]

Sebelumnya dikenal sebagai Cabang Anti Korupsi (Anti Corruption Branch, ACB) bagian dari Kepolisian Singapura (Singapore Police Force, SPF), CPIB pertama kali didirikan pada tahun 1952 ketika dibuat menjadi badan yang berdiri sendiri yang awalnya ditempatkan di bawah wewenang Jaksa Agung (AG).^[2] Setelah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (MHA) selama tahun-tahun awalnya, badan tersebut tetap berada di bawah lingkup Kejaksaan Agung sampai dipindahkan ke Kantor Perdana Menteri (PMO) sejak 1969.^[3] Namun demikian, direktur CPIB juga dapat melapor kepada Presiden.^[4]

CPIB telah dikreditkan sebagai salah satu kontributor utama untuk transformasi Singapura menjadi salah satu negara yang paling tidak korup di dunia,^[5] selain itu menjadi yang paling transparan di seluruh Asia sesuai indeks seperti Indeks Persepsi Korupsi (CPI).^[6]

Ada kasus di sektor publik^[7] dan swasta.^[8]

Pada April 2019, CPIB melaporkan telah menerima 358 laporan terkait korupsi, dan mendaftarkan 107 kasus baru untuk diinvestigasi pada 2018. Kasus yang melibatkan sektor swasta terus menjadi mayoritas, atau 88%, dari semua kasus baru yang didaftarkan untuk diinvestigasi oleh CPIB pada tahun 2018. Tingkat kepercayaan tetap tinggi, rata-rata 98% dari tahun 2014 hingga 2018. CPIB berkomitmen untuk memerangi korupsi dengan tekad, dengan memperkuat keahlian wawancara, intelijen, dan kemampuan dukungan investigasinya.^[9]

Beberapa kasus penting yang ditangani oleh CPIB adalah operasi melawan sindikat lotere Chap Ji Kee, pengadilan korupsi terhadap Menteri Wee Toon Boon dan penyelidikan Menteri Teh Cheang Wan.^[10] Kasus baru-baru ini ialah yang menjerat Menteri Transportasi S. Iswaran yang masih dalam penyelidikan.^[11]