Angkatan laut di Hindia Belanda

Angkatan laut di Hindia Belanda khususnya merupakan tanggung jawab Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sampai masa Daendels. Setelah Interregnum Inggris di awal abad ke-19, AL tersebut tersusun dari berbagai organisasi marinir yang memiliki tugas rumit. Pertentangan kompetensi dan perbedaan pemahaman di antara Kementerian Jajahan dan AL di Den Haag menyebabkan organisasi kerja yang efisien sulit tercapai.^[1]

Armada bersenjata dan yacht pada awal abad ke-17 yang didirikan oleh perusahaan dagang VOC sudah memiliki fungsi militer sejak awal. Armada tersebut sering memiliki lebih banyak senjata dibandingkan rata-rata kapal perang pada masa itu. Setelah tiba di perairan Nusantara, kapal yacht yang cepat dan dipersenjatai dengan baik tetap membentuk kapal perang permanen. Provinsi Belanda Serikat sedang berperang dengan Spanyol, sehingga armada Vereenigde Oostindische Compagnie diberi tugas untuk dapat sebisa mungkin menghancurkan musuh. Hal itu menjadi tujuan mereka di daerah Samudra Hindia untuk menjamin angkatan militer itu menjalankan monopoli dagang dengan mengusir Spanyol, Portugal, dan bangsa lain yang tidak mau bekerja sama. Bahkan, untuk mencapai hal tersebut, kapal perang milik Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden pun dikerahkan. Di masa kejayaannya setelah tahun 1630, serikat dagang tersebut sadar harus berjuang mempertahankan kekuasaannya di laut di seantero Samudra Hindia. Pada tahun 1635, mereka menguasai lebih dari 76 kapal besar dan yacht di Nusantara. Ada pula kejadian armada pembantu VOC bertempur di Kelautan, antara lain dalam Perang Inggris-Belanda.^[2]

Antara tahun 1784-1789, ada sejumlah regu armada Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Jacob Pieter van Braam dan Willem Sylvester yang di Nusantara aktif membantu angkatan laut milik VOC yang saat itu sedang sekarat. Bantuan pemerintah sangat penting meredam perlawanan di berbagai kerajaan di Nusantara di mana perusahaan dagang tersebut sudah mengadu domba mereka selama 2 abad.

Regu Bantuan Angkatan Laut Kerajaan Belanda terdiri atas kapal perang milik Nederlandse Marine yang untuk sementara waktu bertugas di tanah jajahannya di Asia. Sejak tahun 1813, regu tersebut bertanggung jawab untuk pertahanan luar kerajaan pribumi dan beroperasi bersama dengan Koloniale Marine. Pimpinannyaadalah komandan AL di Hindia Belanda. Pada tahun 1867, regu tersebut terdiri atas 7 kapal uap dari berbagai kelas yang beranggotakan 1.100 serdadu Eropa. Kehadiran militer Belanda sepanjang abad ke-19 semakin kuat, setelah tahun 1850 sering menggunakan separuh kapal dan personel AL di Hindia Belanda.

Angkatan Laut Kolonial jatuh di bawah tanggung jawab GubJend. Hindia Belanda. Organisasi tersebut dibubarkan sekitar tahun 1840, tetapi muncul lagi setelah tahun 1866 sebagai Angkatan Laut Militer Hindia Belanda. Pada tahun 1867, mereka dapat memimpin lebih dari 18 kapal uap dari segala jenis ukuran dan tipe dan 5 kapal lainnya. Kapal tersebut dibiayai oleh Kementerian Jajahan, tetapi personelnya berdinas di bawah Koninklijke Zeemacht dan setelah tahun 1904 Koninklijke Marine. Armada tersebut terutama ditugaskan untuk membuka dan menangani kepentingan kolonial di Daerah Luar. Dinas pengangkutan dan flotilla juga jatuh di bawah tanggung jawabnya.

Pada tahun 1821, sebuah AL sipil yang terdiri atas perahu layar bersenjata dibentuk oleh Gubernemen Hindia Belanda. Angkatan tersebut memelihara pengangkutan barang dan penumpang di wilayah gubernemen tersebut dan berpatroli untuk mencegah perompakan. Kapal tersebut dapat berlayar dan didayung serta memiliki 20 awak kapal yang semuanya pribumi. Pada tahun 1868, dibuatlah kapal dengan tipe standar sepanjang 16 meter, luas 4 m, dan tinggi 1,4 m. AL sipil tersebut juga memimpin skuner bersenjata meriam di bawah seorang wakil gubernur Eropa yang antara lain bertanggung jawab untuk pengangkutan uang ke berbagai wilayah. Sering 1 detasemen dari setiap kesatuan militer turut berlayar, meskipun awaknya juga mengoperasikan senjata api. Tugas semua kapal tersebut berada di bawah tanggung jawab residen setempat. Pada tahun 1861, Dinas Perahu Layar dan Skuner Gubernemen Negeri berada di bawah organisasi baru, AL Gubernemen. Gouvernementsmarine berada di bawah pimpinan GubJend, dalam arti luar juga berhubungan dengan tugas semi-militer dan dinas polisi dengan menekan semua pemberontakan dan huru-hara di seantero kepulauan. Setelah tahun 1850, masih tetap ada kapal uap kecil beroperasi. Ketika sebuah kapal diluncurkan ke tengah-tengah konflik bersenjata, seorang perwira AL akan turut serta memimpin komando militer. Angkatan Laut Gubernemen beroperasi juga untuk AL Belanda dan Hindia Belanda dan pada masa pergantian abad, dinamai Angkatan Laut Van Heutz. Dari tahun 1905, angkatan tersebut menjadi bagian Dinas Perkapalan dan diperlukan untuk komando militer kapal lainnya. Namun, kumpulan tugas lainnya menunjukkan kesamaan besar dengan masa pendiriannya; pengangkutan pejabat fungsional, barang, dan emas untuk gubernemen, kontrol polisi di dalam laut teritorial dan semua tugas lainnya yang diperlukan untuk pemerintahan jajahan. AL Gubernemen tetap beroperasi hingga penyerahan Irian Barat ke tangan Indonesia pada tahun 1962.^[3]

Dari tahun 1864, kapal perang dipimpin oleh Departemen AL yang baru di Hindia Belanda. Pangkalan AL terpenting didirikan di Surabaya. Pada tahun 1870, ketika pemerintahan Belanda juga ingin menanamkan pengaruh di Buitengewesten, armada tersebut terdiri atas 4 kapal AL Belanda dan 22 kapal AL Militer Hindia Belanda. Semua kapal tersebut digerakkan oleh tenaga uap. Anggotanya terdiri atas 3.246 orang Eropa.

Selain skuadron Belanda, sebagian besar kapal tersebar secara strategis di pos-pos di Daerah Luar. Tugas penting termasuk membasmi perompakan dan penyelundupan, perlindungan monopoli perdagangan candu oleh pemerintah, serta pengiriman dan dukungan untuk meredam aksi pemberontakan dan huru-hara.

Komandan angkatan laut di Hindia Belanda antara lain:

• Backer Dirks FC. 1985. De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-Indië (Bag. I). Weesp: De Boer Maritiem.
• Kuipers ME. 1999. In de Indische wateren Anske Hielke Kuipers gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902. Zutphen: Walburg Pers. ISBN 90-5730-082-6
• Teitler G. 1994. Ambivalentie en Aarzeling het beleid van Nederland en Nederlands-Indië ten aanzien van hun kustwateren 1870-1962. Assen: Van Gorkum. ISBN 90-232-2968-1