Akhir Mandat Britania untuk Palestina

"Palestine: Termination of the Mandate," the official British Government publication on termination, providing a historical assessment of the mandate and reasons for its termination.

Berakhirnya Mandat Inggris untuk Palestina secara resmi ditetapkan melalui RUU Palestina tanggal 29 April 1948.[1] Pernyataan publik yang disiapkan oleh Kantor Kolonial dan Luar Negeri menegaskan penghentian tanggung jawab Inggris atas pemerintahan Palestina mulai tengah malam tanggal 14 Mei 1948.[2][3]

Latar Belakang

Mandat Palestina diciptakan pada akhir Perang Dunia Pertama setelah pembubaran Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1920 Inggris dianugerahi mandat untuk Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa, untuk menjalankan pemerintahan hingga wilayah tersebut "mampu berdiri sendiri".[4] Buku Putih 1939 mengatur pembentukan negara Palestina merdeka dalam waktu 10 tahun.[5] Seperti yang dijelaskan oleh Malcolm MacDonald pada pertemuan Komisi Mandat Permanen tahun 1939, pada saat itu belum jelas bentuk negara seperti apa yang akan diambil.[6][a]

Konferensi Yalta bulan Februari 1945 menyetujui bahwa pengaturan akan dibuat untuk menyediakan perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mandat Liga yang ada.[7]

Pada bulan Juli 1945, Laporan Harrison diterbitkan,[8][b] menggambarkan kondisi kamp pengungsi di Eropa pasca-Perang Dunia II.

Pada bulan Oktober 1945, Menteri Luar Negeri saat itu Bevin mengatakan kepada kabinet bahwa Inggris bermaksud menyerahkan masalah Palestina ke PBB, namun Inggris akan dituduh menghindari tanggung jawabnya jika Inggris tidak melakukan upaya sendiri terlebih dahulu dalam menyelesaikan situasi tersebut.[9]

Liga Bangsa-Bangsa pada pertemuan terakhirnya pada tanggal 18 April 1946 setuju untuk melikuidasi dan mentransfer seluruh asetnya ke PBB.[10] Majelis juga mengeluarkan resolusi yang menyetujui dan menyambut baik niat pemerintah Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada Transyordania.[11][12]

Laporan Komite Penyelidikan Anglo-Amerika diterbitkan pada 20 April 1946.[13]

Bagian dari mandat sehubungan dengan Transyordania secara hukum berakhir pada tanggal 17 Juni 1946 dengan ratifikasi Perjanjian London.[14]

Pada bulan Juli 1946, sebuah komite yang dibentuk untuk menetapkan bagaimana proposal Anglo-Amerika akan dilaksanakan mengusulkan Rencana Morrison – Grady.

Menyusul kegagalan Konferensi London tentang Palestina 1946–1947, yang mana Amerika Serikat menolak untuk mendukung Inggris sehingga berujung pada Rencana Morrison–Grady dan Rencana Bevin karena ditolak oleh semua pihak, Inggris memutuskan untuk mengajukan pertanyaan tersebut ke PBB pada 14 Februari 1947.[15][c]

Komite Khusus PBB untuk Palestina (UNSCOP) dibentuk pada tanggal 15 Mei 1947, dilaporkan pada tanggal 3 September 1947 dan pada tanggal 29 November 1947, Rencana Pemisahan PBB untuk Palestina disahkan. Direkomendasikan agar Mandat diakhiri sesegera mungkin dan paling lambat tanggal 1 Agustus 1948.[16]

Dua minggu kemudian, pada tanggal 11 Desember, Sekretaris Kolonial Arthur Creech Jones mengumumkan bahwa Mandat Inggris akan berakhir pada tanggal 15 Mei 1948.[17][d]

PBB

Inggris meminta agar persoalan Palestina dimasukkan ke dalam agenda Sidang Reguler Kedua Majelis Umum dan agar Sidang Khusus diadakan untuk membentuk Panitia Khusus guna mempersiapkan pertimbangan Majelis mengenai masalah tersebut. Sidang Khusus Pertama Majelis Umum diadakan antara tanggal 28 April dan 15 Mei 1947 untuk mempertimbangkan permintaan Inggris. Upaya yang dilakukan oleh lima anggota PBB yang berasal dari Arab (Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi dan Suriah) untuk menambahkan satu item ke dalam agenda yang membahas "penghentian Mandat atas Palestina dan deklarasi kemerdekaannya" tidak berhasil.[19]

Setelah laporan UNSCOP dipublikasikan, Komite Ad Hoc untuk Masalah Palestina dibentuk melalui pemungutan suara pada Sidang Reguler Kedua Majelis Umum pada tanggal 24 September 1947.

Palestina

Lihat pula: Perang palestina 1948

Peraturan yang mengatur pengalihan tanah dan klausul yang berkaitan dengan imigrasi diterapkan meskipun pada tahun 1944, 24.000 dari 75.000 sertifikat imigrasi masih tersisa untuk digunakan. Batasan imigrasi dilonggarkan untuk memungkinkan imigrasi sebesar 18.000 per tahun sebagai reaksi terhadap situasi pengungsi Yahudi di Eropa.[20]

Dengan berakhirnya perang, Pemerintahan Partai Buruh yang baru, dipimpin oleh Clement Attlee, dengan Ernest Bevin sebagai Menteri Luar Negeri, memutuskan untuk mempertahankan kebijakan Buku Putih.

Segera setelah resolusi PBB, perang saudara tahun 1947–1948 di Mandat Palestina pecah antara komunitas Arab dan Yahudi. Pada hari terakhir Mandat, pembentukan Negara Israel diproklamasikan, dan Perang Arab-Israel 1948 dimulai. Pada bulan Maret 1948, Kabinet Inggris telah menyetujui bahwa otoritas sipil dan militer di Palestina tidak boleh melakukan upaya apa pun untuk menentang pendirian Negara Yahudi atau perpindahan ke Palestina dari Transyordania.[21]

Sir Henry Gurney menjabat sebagai Sekretaris Utama di Palestina dari Oktober 1946 hingga pemberhentiannya dan menulis buku harian yang mencakup periode tersebut.[22] Sebuah tinjauan oleh sejarawan Rory Miller menyetujui keputusan editor Golani untuk memasukkan penjelasan dan perspektif ilmiah yang terperinci ke dalam buku harian tersebut.[23]

Tanggapan Arab

Pada tanggal 22 Maret 1945, Liga Arab didirikan. Komite Tinggi Arab (KTA) dibentuk kembali pada bulan November 1945 untuk mewakili orang-orang Arab Palestina [24] dan bertemu pada awal Mei 1946 untuk mempertimbangkan tanggapan mereka terhadap penerbitan laporan Anglo American.[25] Negara-negara Arab bereaksi dengan pertemuan puncak di Inshas pada akhir Mei dan Bloudan pada bulan Juni.[26] Setelah kegagalan Konferensi London dan rujukan PBB, negara-negara Arab terus mendesakkan tuntutan mereka agar Arab Palestina segera merdeka.[27]

Yordania

Abdullah memiliki hubungan dengan Zionis dan Palestina selama bertahun-tahun, menurut catatan yang diberikan oleh sejarawan Mary Wilson.[28] Sejarawan menggambarkan pertemuan antara Abdullah dan Badan Yahudi pada 17 November 1947 di mana Abdullah diduga telah mencapai kesepahaman sehubungan dengan niat Abdullah untuk menduduki wilayah Arab dalam rencana pembagian.[29][30][31] Setelah mandatnya berakhir, Liga Arab Yordania, di bawah kepemimpinan Sir John Bagot Glubb, yang dikenal sebagai Glubb Pasha, diperintahkan untuk memasuki Palestina dan mengamankan wilayah Arab yang ditunjuk PBB.[32]

Tanggapan Zionis

Pada bulan Mei 1942, Konferensi Biltmore di New York City yang dihadiri 600 delegasi dan pemimpin Zionis dari 18 negara, menuntut "agar Palestina didirikan sebagai Persemakmuran Yahudi" (negara), bukan sebagai "tanah air".[33]

Tanggapan Amerika

Pada akhir Agustus 1945, Presiden AS Harry Truman mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah Inggris untuk menerima 100.000 pengungsi Yahudi di Eropa ke Palestina.[34] Pada tanggal 14 Mei 1948, Amerika Serikat secara de facto mengakui pemerintahan sementara Yahudi yang dideklarasikan secara bersamaan (pengakuan de jure pada tanggal 31 Januari 1949).

Masalah hukum dan alasan penghentian

Profesor hukum Shabtai Rosenne mengatakan bahwa tidak ada jawaban yang jelas mengapa Inggris mengambil langkah ini dan menyebutkan salah perhitungan serta kelelahan politik dan militer.[35] Ravndal mengutip karya-karya dari tahun 1980-an yang menyatakan bahwa Inggris dimotivasi oleh "kebutuhan ekonomi dan kelelahan" namun kemudian menyatakan bahwa Inggris dimotivasi oleh keinginan Perang Dingin untuk mengamankan kepentingan Inggris di Timur Tengah.[15] Rangkuman berbagai pandangan diberikan oleh Benny Morris.[24]:38

Mandat dimaksudkan untuk berakhir dengan kemerdekaan wilayah Mandat. Pemerintah Inggris telah mengambil posisi bahwa tidak ada undang-undang yang mencegah penghentian karena tidak adanya tujuan.[36] Dalam peristiwa tersebut, laporan UNSCOP merekomendasikan agar Mandat tersebut diakhiri dan kemerdekaan diberikan sedini mungkin dengan masa transisi di antara peristiwa-peristiwa tersebut.[16]

Catatan

  1. ^ As I say, it would be premature now to attempt even to sketch the constitutional provisions which would be most appropriate to secure "the essential interests" of the Arabs and the Jews. It may be that the State should be formed on a unitary basis; it may be that it should be a federal state. It may be that the best arrangement would be to establish a predominantly Arab province or provinces, and a predominantly Jewish province or provinces, and to give to each of these political units a large measure of local autonomy under a central government dealing with matters of common concern between them. What is essential is that each people, both the Arabs and the Jews, should be free to live its own life according to its own traditions and beliefs and genius.
  2. ^ Penkower, 2016, pages 56–58: "The official British response could be foretold. Truman's 24 July request of Churchill had already set Near East specialist Beeley's teeth on edge, indicating to him that the Zionists had been "deploringly successful in selling the idea" that, even after Allied victory, immigration to Palestine represented for many Jews "their only hope for survival." Wishing to avoid a postwar influx of Jews into Palestine, the Foreign Office's Refugee Department had expressed the fear in March 1944 that British trials of Germans on charges of crimes against humanity committed against Jews would convince survivors not to return to their native countries after the war. Whitehall's expert on refugees, Ian Henderson, was convinced that the Zionists were behind Harrison's recommendations. British military authorities in Germany rejected Harrison's criticism, claiming that Jews were being treated exactly like all other displaced persons... In Bevin's mind, Harrison's report was "not based on real investigation." Bevin told Weizmann that Truman was merely trying to gain votes by his stance; the United States had to take its share of those Jews who must be removed from Europe."
  3. ^ The reasons for this decision were explained by His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs in a speech to the House of Commons on 18 February 1947, in which he said:- "His Majesty's Government have been faced with an irreconcilable conflict of principles. There are in Palestine about 1,200,000 Arabs and 600,000 Jews. For the Jews the essential point of principle is the creation of a sovereign Jewish State. For the Arabs, the essential point of principle is to resist to the last establishment of Jewish sovereignty in any part of Palestine. The discussions of the last month have quite clearly shown that there is no prospect of resolving this conflict by any settlement negotiated between the parties. But if the conflict has to be resolved by an arbitrary decision, that is not a decision which His Majesty's Government are empowered, as Mandatory, to take. His Majesty's Government have of themselves no power, under the terms of the Mandate, to award the country either to the Arabs or to the Jews, or even to partition it between them."
  4. ^ Creech Jones stated to the House of Commons: "Before the conclusion of the discussions, Sir Alexander Cadogan announced on behalf of the Government that the withdrawal of our Forces and administration would be effected by 1 August 1948... It will be appreciated that the mandatory responsibility for government in Palestine cannot be relinquished piecemeal. The whole complex of governmental responsibilities must be relinquished by the Mandatory Government for the whole of Palestine on an appointed day. As I have indicated, once our military withdrawal is properly under way, the forces necessary for exercising this responsibility will no longer be adequately available, and it will not, therefore, be possible to retain full mandatory responsibility after a certain date. The Mandate will, therefore, be terminated some time in advance of the completion of the withdrawal, and the date we have in mind for this, subject to negotiation with the United Nations Commission, is 15 May."[18]

Referensi

  1. ^ Bloomsbury Publishing (26 September 2013). Whitaker's Britain. A&C Black. hlm. 127–. ISBN 978-1-4729-0380-8. 
  2. ^ Fincham, David Gerald (19 June 2015). "British Government statement on the end of the Palestine Mandate". Diakses tanggal 23 October 2018. 
  3. ^ "Palestine Termination of the Mandate 15th May 1948". HMSO. 15 May 1948. Diakses tanggal 23 October 2018. 
  4. ^ Pasal 22, Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa dan "Mandat untuk Palestina," Encyclopaedia Judaica, Vol. 11, hal. 862, Rumah Penerbitan Keter, Yerusalem, 1972
  5. ^ Cohen, Michael J. (2009). "Appeasement in the Middle East: the British White Paper on Palestine". The Historical Journal. 16 (3): 571–596. doi:10.1017/S0018246X00002958. ISSN 0018-246X. 
  6. ^ ""Minutes of the Thirty-Sixth Session Held at Geneva from June 8th to 29th, 1939"" (PDF). 
  7. ^ Bain, William (14 August 2003). Between Anarchy and Society: Trusteeship and the Obligations of Power. OUP Oxford. hlm. 121–. ISBN 978-0-19-926026-3. 
  8. ^ Penkower, Monty Noam. "The Earl Laporan Harrison: Kejadiannya dan Signifikansinya". Jurnal Arsip Yahudi Amerika, 68, no.1 (2016): 1–75
  9. ^ Haron, Miriam Joyce (1981). "The British Decision to Give the Palestine Question to the United Nations". Middle Eastern Studies. 17 (2): 241–248. doi:10.1080/00263208108700469. JSTOR 4282830. 
  10. ^ "League of Nations Timeline". worldatwar.net. 
  11. ^ "The British Embassy to the Department of State Aide-Mémoire dated 10th June, 1946". Diakses tanggal 29 October 2018. 
  12. ^ Mandates, dependencies and trusteeship. League of Nations resolution, 18 April 1946 quoted in Duncan Hall (1948). Mandates, Dependencies and Trusteeship. hlm. 267. The Assembly...Recalls the role of the League in assisting Iraq to progress from its status under an "A" Mandate to a condition of complete independence, welcomes the termination of the mandated status of Syria, the Lebanon, and Transjordan, which have, since the last session of the Assembly, become independent members of the world community. 
  13. ^ Stone, Dan (5 May 2015). The Liberation of the Camps: The End of the Holocaust and Its Aftermath. Yale University Press. ISBN 978-0-300-21603-5. In order to try and mitigate these fears and to alleviate some of the ill-will that was disrupting US– UK relations in the wake of the Harrison Report, in November 1945 the British government set up the Anglo-American Committee of Inquiry on Palestine (AACI) to investigate Harrison's claims. 
  14. ^ "Archived copy" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 4 October 2018. Diakses tanggal 25 October 2018. 
  15. ^ a b Ravndal, Ellen Jenny (2010). "Exit Britain: British Withdrawal From the Palestine Mandate in the Early Cold War, 1947–1948". Diplomacy & Statecraft. 21 (3): 416–433. doi:10.1080/09592296.2010.508409. ISSN 0959-2296. 
  16. ^ a b
  17. ^ Jones, Martin (6 October 2016). Failure in Palestine: British and United States Policy After the Second World War. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-4742-9127-9. 
  18. ^ Hansard, Palestine: HC Deb 11 December 1947 vol 445 cc1207-318
  19. ^ Miguel Marín Bosch (2 March 1998). Votes in the UN General Assembly. Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 46–. ISBN 978-90-411-0564-6. 
  20. ^ Study (30 Juni 1978): The Origins and Evolution of the Palestine Problem Part I: 1917-1947 - Study (30 June 1978) Diarsipkan 29 November 2018 di Wayback Machine., accessdate: 10 November 2018
  21. ^ CAB/128/12 sebelumnya C.M.(48 ) 24 kesimpulan 22 Maret 1948
  22. ^ Gurney, Sir Henry (2009). Motti Golani, ed. The End of the British Mandate for Palestine, 1948 The Diary of Sir Henry Gurney. Palgrave Macmillan. ISBN 9780230244733. 
  23. ^ Miller, Rory (2011). "The End of the British Mandate for Palestine, 1948: The Diary of Sir Henry Gurney". Middle Eastern Studies. 47 (1): 211–213. doi:10.1080/00263206.2011.540186. ISSN 0026-3206. 
  24. ^ a b Morris, Benny (2008). 1948: a history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press. hlm. 27. ISBN 978-0-300-12696-9. 
  25. ^ H. Levenberg, "Bevin's Disillusionment: The London Conference, Autumn 1946", Studi Timur Tengah. P. 617 Jil. 27, No. 4 (Oktober 1991)
  26. ^ Rubin, Barry (1981). The Arab States and the Palestine Conflict. Syracuse University Press. hlm. 154. ISBN 978-0815622536. 
  27. ^ Mayer, Thomas (1986). "Arab Unity of Action and the Palestine Question, 1945-48". Middle Eastern Studies. 22 (3): 338–340. doi:10.1080/00263208608700669. JSTOR 4283126. 
  28. ^ Mary Christina Wilson (28 June 1990). King Abdullah, Britain and the Making of Jordan. Cambridge University Press. hlm. 103–128. ISBN 978-0-521-39987-6. 
  29. ^ Graham Jevon (27 April 2017). Glubb Pasha and the Arab Legion: Britain, Jordan and the End of Empire in the Middle East. Cambridge University Press. hlm. 64–65. ISBN 978-1-316-83396-4. 
  30. ^ Karsh, Efraim The Arab-Israeli Conflict, London: Osprey, 2002 p. 51.
  31. ^ Avi., Shlaim (1 January 1988). Collusion across the Jordan : King Abdullah, the Zionist movement, and the partition of Palestine. Columbia University Press. ISBN 9780231068383. OCLC 876002691. 
  32. ^ Tuan John Bagot Glubb, Seorang Prajurit dengan Orang Arab, London 1957, hal. 200
  33. ^ Carole S. Kessner (2008). Marie Syrkin: Values Beyond the Self. UPNE. hlm. 346–. ISBN 978-1-58465-451-3. 
  34. ^ "STATEMENT ON PALESTINE BY PRESIDENT TRUMAN". New York Times. 13 November 1945. 
  35. ^ Shabtai Rosenne (1 January 1993). An International Law Miscellany. Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 636. ISBN 978-0-7923-1742-5. 
  36. ^ "Termination of the British Mandate for Palestine". The International Law Quarterly. 2 (1): 57–60. 1948. JSTOR 763114. 
Inggris

Artikel bertopik Inggris ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Negara Palestina

Artikel bertopik Palestina ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Kembali kehalaman sebelumnya