|
Yuliandri
Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (lahir 18 Juli 1962)[1] adalah seorang akademisi dan pakar hukum Indonesia dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Andalas periode 2019–2023. Ia diangkat sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak 8 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.[2] Disamping itu, saat ini ia juga menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). KarierYuliandri dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu perundang-undangan pada Juli 2009. Ia merupakan guru besar kedua di Indonesia setelah Prof. Maria Farida di bidang tersebut.[3] Selain sebagai guru besar, Yuliandri juga dipercaya menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) untuk periode 2010–2014.[1] Yuliandri ditunjuk menjadi wakil ketua merangkap anggota Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015–2020 oleh Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2015 pada 23 Februari 2015.[4] Sebelumnya, pada Januari 2015, bersama I Dewa Gede Palguna, Yuliandri lolos dalam seleksi sebagai calon Hakim Konstitusi,[5] namun Presiden Jokowi kemudian memilih I Dewa Gede Palguna menjadi hakim konstitusi menggantikan Hamdan Zoelva.[6] Pada 26 Juni 2019, Yuliandri berhasil terpilih sebagai Rektor Universitas Andalas periode 2019–2023 dalam Rapat Senat Tertutup oleh Senat Unand bersama Menteri yang berlangsung di Convention Hall Universitas Andalas.[7] Ia dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadi rektor menggantikan Tafdil Husni pada 25 November 2019.[8] PendidikanYuliandri mengenyam pendidikan di SD Negeri Sungaitarab (1974), SMP Negeri Sungaitarab (1977), dan SMA Negeri Batusangkar, Tanah Datar (1981). Ia meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (1986). Ia juga mengikuti Pendidikan Suscados Kewiraan, Lemhannas Angkatan XXVIII (1988/1989). Ia meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Universitas Padjadjaran (1993). Selain itu, ia juga mengikuti Pendidikan Legal Drafting dari Economic Law Institutional & Professional Strengthening Project (ELIPS) dan didukung oleh USAID, Jakarta (2004). Ia meraih gelar Doktor Hukum Perundang-undangan dari Universitas Airlangga, Surabaya (2007) [1] Referensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
