Penjabat Bupati

Penjabat Bupati (bahasa Inggris: Acting Regent), adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah.[1]

Penjabat Bupati disyaratkan pernah menduduki jabatan struktural Eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B dan selama tiga tahun terakhir memiliki kinerja yang baik. Penjabat Bupati ditetapkan Presiden atas usul dari Gubernur dari kabupaten yang bersangkutan dan pertimbangan DPRD. Penjabat Bupati dalam Undang-Undang yang berlaku, bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Masa jabatan maksimal dari seorang penjabat Bupati adalah 1 tahun.[2]

Pengangkatan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, seorang Penjabat Bupati dapat diangkat berdasarkan sebab-sebab berikut ini:[3]

  • Bupati sebelumnya meninggal dunia.
  • Bupati sebelumnya mundur atas permintaan sendiri.
  • Masa jabatan bupati sebelumnya telah berakhir dan penetapan bupati berikutnya belum diselenggarakan.
  • Bupati diberhentikan karena melanggar hukum.[4][5]
  • Bupati mengundurkan diri karena ingin mengikuti pencalonan pemilihan kepala daerah.

Batasan

Meski secara umum, Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Bupati definitif, tetapi seorang Penjabat Bupati yang diangkat berdasarkan sebab nomor 4 dan 5 di atas, membutuhkan izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal berikut ini:[2]

  • Melakukan mutasi pegawai.
  • Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.
  • Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.
  • Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Referensi

  1. ^ "Inilah Tugas dan Wewenang Penjabat Bupati". Riau Online. Diakses tanggal 3 Januari 2016. 
  2. ^ a b "Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008". Peraturan.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-01-03. Diakses tanggal 3 Januari 2017. 
  3. ^ "Pembagian Urusan Pemerintahan Bupati". Pemerintah.net. Diakses tanggal 3 Januari 2017. 
  4. ^ "Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005". Peraturan.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-01-03. Diakses tanggal 3 Januari 2017. 
  5. ^ "PP No. 6 Tahun 2005: Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Hukum Online. Diakses tanggal 3 Januari 2017. 
Ikon rintisan

Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Kembali kehalaman sebelumnya