Pengakuan (hukum)Di beberapa negara hukum umum, pengakuan adalah jaminan uang bersyarat yang dilakukan oleh seseorang di hadapan pengadilan yang, jika orang tersebut gagal bayar, orang tersebut atau penjaminnya akan kehilangan uang tersebut. Ini adalah kewajiban pencatatan, yang dilakukan di hadapan pengadilan atau hakim yang diberi wewenang, dimana pihak yang terikat mengakui bahwa mereka berhutang kepada negara. Pengakuan tunduk pada "penghilangan"; artinya, kewajiban tersebut akan terhindarkan jika orang yang terikat melakukan tindakan tertentu, misalnya hadir di pengadilan pada hari tertentu, atau menjaga perdamaian.[1] Dalam kasus pidana, konsep ini digunakan baik sebagai bentuk jaminan ketika seseorang telah didakwa tetapi tidak diadili dan juga ketika seseorang telah dinyatakan bersalah di pengadilan sebagai insentif untuk tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut. Konsep pengakuan ada di Australia, Kanada, Hong Kong, Republik Irlandia, dan Amerika Serikat. Pengakuan sering kali digunakan oleh pengadilan seperempat sesi, misalnya pengakuan tersebut mencakup lebih dari 70% catatan yang masih ada untuk catatan Sesi Kuartal Bedfordshire.[2] JaminanPengakuan adalah salah satu bentuk jaminan, di mana terdakwa dibebaskan dari tahanan pra-persidangan dengan insentif untuk memastikan bahwa mereka akan hadir di hadapan pengadilan untuk menghadapi dakwaan pada hari tertentu di masa depan. Seseorang mungkin diminta untuk memberikan jaminan, menjadi orang lain yang akan menjamin kehadiran terdakwa dan setuju untuk kehilangan sejumlah uang jika mereka tidak memberikannya. Jika seseorang tidak diharuskan memberikan jaminan, mereka dibebaskan "atas pengakuannya sendiri".[3] Pelepasan atas pengakuan terkadang disingkat sebagai RoR, OR (pengakuan sendiri, khususnya di Amerika Serikat), atau PR (pengakuan pribadi). Pengakuan berbeda dengan obligasi jaminan karena merupakan jaminan uang dan tidak diperlukan pembayaran uang muka di muka.[3][4] Secara historis, pengakuan juga digunakan oleh pengadilan seperempat sesi untuk mengharuskan seseorang menghadiri pengadilan dan memberikan bukti.[2] Referensi
|