Kepala Staf TNI Angkatan Laut

Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Lambang TNI Angkatan Laut
Bendera pangkat laksamana
Petahana
Laksamana TNI Muhammad Ali

sejak 28 Desember 2022
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
SingkatanKASAL atau KSAL
AtasanPanglima Tentara Nasional Indonesia
KantorJakarta
Dicalonkan olehPanglima Tentara Nasional Indonesia
Ditunjuk olehPresiden Indonesia
DibentukSeptember 1945 (1945-09)
Pejabat pertamaLaksamana III Mas Pardi
WakilLaksdya TNI Erwin S. Aldedharma

Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau biasa disingkat sebagai KASAL atau KSAL adalah pejabat tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang berpusat di Markas Besar TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut bertanggung jawab kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.[1]

Sejarah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Tujuan dibentuk BKR adalah untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho yang dibubarkan pemerintah Jepang.

Kemudian secara serempak baik di pusat maupun di daerah-daerah para pemuda membentuk BKR-BKR yang awalnya bukan organisasi tentara, dengan tujuan untuk menghindari bentrokan dengan pihak penjajahan Jepang. Para pemuda yang berjiwa bahari seperti SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi) dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia) dan pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya kemudian mengkoordinasikan seluruh pemuda pelaut-pelaut Indonesia lainnya dan membentuk BKR Laut pada tanggal 10 September 1945.

Setelah diresmikannya BKR Laut Pusat oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 10 September 1945, kemudian disusun Staf Umum BKR Laut Pusat, yang dipimpin oleh Mas Pardi sebagai Ketua Umum dengan anggotanya yaitu Adam, R.E. Martadinata, Ahmad Hadi, Surjadi, Oentoro Koesmardjo dan Darjaatmaja.

Tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang merupakan peningkatan dari BKR, maka secara resmi BKR Laut berubah menjadi TKR Laut.

Situasi Jakarta yang cukup rawan, tanggal 10 November 1945 pemerintah mengeluarkan putusan memindahkan TKR laut ke luar kota sesuai dengan kehendak pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota diplomasi dan tidak menginginkan Jakarta sebagai daerah pertempuran seperti dialami Kota Surabaya.

Selanjutnya Markas Tertinggi TKR Laut yang berkedudukan di Yogyakarta, setelah perubahan nama, mengadakan penyempurnaan organisasi antara lain Markas tertinggi TKR Laut di Yogyakarta, dipimpin Laksamana III M. Pardi, Divisi I TKR Laut Jawa Barat berkedudukan di Cirebon, dipimpin Laksamana III M. Adam dan Divisi TKR II Jawa Tengah berkedudukan di Purworejo, dipimpi oleh Laksamana M. Nasir.

Karena kondisi yang serba-terbatas dan tidak kondusif, perkembangan TKR Laut di Jawa Timur yang seharusnya menerima instruksi dari TKR Laut Yogyakarta, akhirnya mempunyai perkembangan sendiri yang membawa pada suatu dualisme.

Untuk menyatukan semua pihak dan aliran yang terdapat dalam lingkungan TKR Laut dibentuk suatu Komisi Penyelenggaraan Susunan Baru Markas Tertinggi TKR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pimpinan Yogyakarta, Lawang, dan Kementerian Pertahanan. Komisi diketuai R.S. Ahmad Sumadi dengan anggota Adam, M. Nasir, Katamudi, Moch. Affandi, yang disyahkan oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin dengan disaksikan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimedjo, Kepala Staf Umum TKR, Urip Sumohardjo. Kemudian komisi ini menyelenggarakan sidang pertama tanggal 25 dan 26 Januari 1946 dan mengambil beberapa keputusan antara lain:

  1. Mengangkat Atmadji sebagai Pemimpin Umum TKR Laut dan ditempatkan pada Kementerian Pertahanan.
  2. Untuk Koordinasi sepenuhnya antara beberapa pihak dan aliran dalam TKR Laut diputuskan untuk mengangkat M. Nazir sebagai Kepala Staf Umum dengan dibantu M. Pardi dan Gunadi, dengan ketentuan ketiganya tidak boleh diadakan perbedaan pangkat. Ketiga pimpinan tersebut diwajibkan menyusun staf TKR laut dengan sebaik-baiknya.

Pada tanggal ini juga nama TKR Laut diubah menjadi TRI Laut dan pada bulan Februari 1946 TRI Laut diubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi struktur organisasi yang telah ada. Markas Besar Tertinggi (MBT) TKR Laut kemudian berubah menjadi Markas Besar Umum (MBU) ALRI dengan Laksamana III Mas Pardi sebagai Kepala Staf Umum MBU ALRI.

Setelah itu MBU ALRI mengalami perubahan kembali, dengan diangkatnya Laksamana III Mohammad Nazir sebagai Panglima Angkatan Laut Indonesia (ALRI) yang bertugas sebagai pemegang komando tertinggi angkatan laut.

Sesuai dengan Penetapan Presiden No. 1 tanggal 2 Januari 1948, tentang reorganisasi dan rasionalisasi ALRI, Menteri Pertahanan Mohammad Hatta membentuk Komite Reorganisasi ALRI (KRAL) pada tanggal 17 Maret 1948 dan mengangkat Kolonel R. Soebijakto sebagai Ketua KRAL. Setelah selesai menjalankan tugasnya, KRAL dibubarkan pada akhir April 1948, dan Soebijakto diangkat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Daftar pejabat

Pangkat yang tercantum adalah pangkat tertinggi saat menjabat sebagai KSAL.

No[2] Foto Nama Dari Sampai Jabatan terakhir Keterangan
1 Laksamana III
Mas Pardi
September 1945 6 Februari 1946   Jabatan bernama
Kepala Staf Umum TKR Laut
2 Laksamana III
Mohammad Nazir
6 Februari 1946[3] 8 Mei 1948   Jabatan pertama bernama Kepala Staf Umum TRI Laut.
Sejak tanggal 19 Juli 1946 jabatan bernama Panglima Angkatan Laut.
[4]
3 Laksamana Madya TNI
R. Soebijakto
8 Mei 1948 20 Juli 1959  
4 Laksamana TNI
R.E. Martadinata
20 Juli 1959 25 Februari 1966   Jabatan bernama
Menteri/Panglima Angkatan Laut
5 Laksamana TNI
Moeljadi
25 Februari 1966[5] 16 Desember 1969 Deputi I Menteri/Panglima AL
6 Laksamana TNI
Sudomo
16 Desember 1969[6] 26 Juni 1973 Panglima Armada Maritim Kawasan Tengah
7 Laksamana TNI
R. Soebono
26 Juni 1973 26 Juni 1974 Kepala Staf Umum Hankam
8 Laksamana TNI
R.S. Subijakto
26 Juni 1974[7] 18 Juni 1977 Duta Besar RI untuk Burma
9 Laksamana TNI
Waloejo Soegito
18 Juni 1977 4 Desember 1982 Deputi KASAL
10 Laksamana TNI
Mochamad Romly
4 Desember 1982 11 April 1986 Deputi KASAL
11 Laksamana TNI
Rudolf Kasenda
11 April 1986[8] 25 Maret 1989 Deputi Logistik KASAL
12 Laksamana TNI
Muhamad Arifin
25 Maret 1989 06 April 1993 Panglima Armada Maritim Kawasan Timur
13 Laksamana TNI
Tanto Kuswanto
06 April 1993 15 Maret 1996 Panglima Armada Maritim Kawasan Timur
14 Laksamana TNI
Arief Koeshariadi
15 Maret 1996 26 Juni 1998 Panglima Armada Maritim Kawasan Barat
15 Laksamana TNI
Widodo Adi Sutjipto
26 Juni 1998 17 Juli 1999 Wakil KASAL Panglima ABRI/TNI Pertama dari Matra Laut
16 Laksamana TNI
Achmad Sutjipto
17 Juli 1999 9 Oktober 2000 Wakil KASAL
17 Laksamana TNI
Indroko Sastrowiryono
9 Oktober 2000 25 April 2002 Wakil KASAL
18 Laksamana TNI
Bernard Kent Sondakh
25 April 2002 18 Februari 2005 Irjen TNI
19 Laksamana TNI
Slamet Soebijanto
18 Februari 2005 7 November 2007 Wakil Gubernur Lemhanas
20 Laksamana TNI
Sumardjono
7 November 2007 1 Juli 2008 Irjen Dephan
21 Laksamana TNI
Tedjo Edhy Purdijatno
1 Juli 2008 13 November 2009 Kepala Staf Umum TNI
22 Laksamana TNI
Agus Suhartono
13 November 2009 28 September 2010 Irjen Dephan Panglima TNI Kedua dari Matra Laut
23 Laksamana TNI
Soeparno
28 September 2010 17 Desember 2012 Wakil KASAL
24 Laksamana TNI
Marsetio[9]
17 Desember 2012[10] 31 Desember 2014 Wakil KASAL
25 Laksamana TNI
Ade Supandi[11]
31 Desember 2014 23 Mei 2018 Kepala Staf Umum TNI
26 Laksamana TNI
Siwi Sukma Adji[12]
23 Mei 2018 20 Mei 2020 Komandan Jenderal Akademi TNI
27 Laksamana TNI
Yudo Margono
20 Mei 2020 28 Desember 2022 Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Panglima TNI Ketiga dari Matra Laut
28 Laksamana TNI
Muhammad Ali
28 Desember 2022 Petahana Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Undang-Undang No.34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia
  2. ^ "Struktur organisasi". tnial.mil.id. TNI Angkatan Laut. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-07. Diakses tanggal 16 Agustus 2013. 
  3. ^ Ananta Toer, Soebagyo Toer, Kamil, Pramoedya, Koesalah, Ediati (September 1999). Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). hlm. 56–57. ISBN 979-9023-29-2 Periksa nilai: checksum |isbn= (bantuan). 
  4. ^ Ananta Toer, Soebagyo Toer, Kamil, Pramoedya, Koesalah, Ediati (September 1999). Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). hlm. 305. ISBN 979-9023-29-2 Periksa nilai: checksum |isbn= (bantuan). 
  5. ^ "Amanat PJM Presiden Sukarno pada Upatjara Timbang-terima Djabatan Menteri/Panglima Angkatan Laut dari Laksamana Madia Laut E. Martadinata kepada Laksamana Muda Laut Muljadi di Halaman Istana Negara/Merdeka, Djakarta, 25 Pebruari 1966". Monash University Library Asian Studies Research Collection Online. Monash University Library. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-15. Diakses tanggal 9 Desember 2013. 
  6. ^ G., Dwipayana (2003). Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973. Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda. hlm. 179. 
  7. ^ "1974-06-26 Amanat Presiden Soeharto Pada Upacara Pelantikan KASAL Dan KAPOLRI". Soeharto.co. Diakses tanggal 9 Desember 2013. 
  8. ^ "Rudolf Kasenda: Pak Harto Pemimpin yang Tenang dengan Komando yang Jelas". Soeharto.co. Diakses tanggal 5 Agustus 2016. 
  9. ^ Sukma Indah Permana (19 Februari 2013). "KSAL dan KSAU Naik Pangkat". detikcom. Detikcom. Diakses tanggal 9 Desember 2013. 
  10. ^ Mega Putra Ratya (17 Desember 2012). "Laksamana Marsetyo & Marsekal Ida Bagus Dilantik Jadi KSAL & KSAU". detikcom. Detikcom. Diakses tanggal 9 Desember 2013. 
  11. ^ Rivki (31 Desember 2014). "Jokowi Lantik Laksamana Madya Ade Supandi Menjadi KSAL". detikcom. Detik.com. Diakses tanggal 2 Januari 2015. 
  12. ^ "Presiden RI Lantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. Sebagai Kepala Staf Angkatan Laut". Portal-komando.com. 23 Mei 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-05-23. Diakses tanggal 23 Mei 2018. 

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya