Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Abjad Jawi	كڤولاوان انامبس
	Kepulauan Anambas
	Lambang
	Motto: Kayuh serentak, langkah sepijak
	Peta
	Kabupaten Kepulauan Anambas Peta Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas (Indonesia)
	Koordinat: 3°N 106°E / 3°N 106°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Kepulauan Riau
Dasar hukum	UU No. 33 Tahun 2008
Ibu kota	Tarempa
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 10; Kelurahan: 2; Desa: 52;
Pemerintahan
• Bupati	Abdul Haris
• Wakil Bupati	Wan Suhendra
• Sekretaris Daerah	Sahtiar
Luas
• Total	590,14 km2 (227,85 sq mi)
Populasi (30 Juni 2024)
• Total	50.703
• Kepadatan	86/km2 (220/sq mi)
Demografi
• Agama	93,36% Islam; 4,54% Kekristenan 2,27% Katolik; 2,27% Protestan; ; ; 2,10% Buddha;
• Bahasa	Indonesia (resmi); Melayu (daerah)
• IPM	72,80 (2023); tinggi
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode BPS	2105
Pelat kendaraan	BP xxxx S*
Kode Kemendagri	21.05
DAU	Rp 418.252.574.000,- (2020)
Situs web	www.anambaskab.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah wilayah kabupaten di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Tarempa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 47.402 jiwa, dan pada pertengahan tahun 2024 berjumlah 50.703 jiwa.^[1]^[4]

Geografis

Batas wilayah

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Utara	Laut Natuna Utara
Timur	Laut Natuna
Selatan	Kepulauan Tambelan
Barat	Laut Natuna Utara

Sejarah

Masa Pendudukan Belanda

Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanaan yakni berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di pulau tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut district dan Jemaja wilayahnya disebut Onderdistrict dengan ibu kota Letung. Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatra Tengah menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 Kewedanaan sebagai berikut:

Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
Kewedanaan Karimun, meliputi wilayahKecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
Kewedanaan Lingga, meliputi Lingga, Singkep dan Senayang.
Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bungguran Barat dan Bungguran Timur.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP / 247 / 5/ 1965, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus. Berdasarkan Undang-Undang No. 53. Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Natuna terdiri atas 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bungguran Timur, Bungguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.

Sejarah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), yang hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Riau juga telah dimekarkan menjadi 6 Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga tahun 2008 menjadi 17 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bungguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur dan Siantan Tengah. Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom tersendiri.

Melalui perjuangan panjang, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang No.33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Ditambah dengan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008 dengan cakupan wilayah administrasi Desa Air Asuk, Desa Air Sena dan Desa Teluk Siantan.

Pemerintahan

Bupati

No	Bupati		Mulai jabatan	Akhir jabatan	Wakil Bupati
2		Abdul Haris	17 Februari 2016	petahana		Wan Zulhendra

Dewan Perwakilan

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam tiga periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019^[5]^[6]^[7]	2019–2024^[8]	2024–2029
	PKB	0	0	1
	Gerindra	2	2	2
	PDI-P	3	3	2
	Golkar	2	2	2
	NasDem	0	1	2
	PKS	0	0	1
	Hanura	2	1	0
	PAN	2	3	1
	PBB	3	2	2
	Demokrat	2	2	2
	Perindo		(baru) 1	1
	PPP	4	3	4
Jumlah Anggota		20	20	20
Jumlah Partai		8	10	11

Kecamatan

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 10 kecamatan, 2 kelurahan dan 52 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 43.603 jiwa dengan luas wilayahnya 590,14 km² dan sebaran penduduk 74 jiwa/km².^[9]^[10]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
21.05.06	Jemaja	1	5	Desa	Air Biru Batu Berapit Landak Mampok Rewak
21.05.06	Jemaja	1	5	Kelurahan	Letung
21.05.09	Jemaja Barat		3	Desa	Impol Keramut Sunggak
21.05.05	Jemaja Timur		4	Desa	Bukit Padi Genting Pulur Kuala Maras Ulu Maras
21.05.10	Kute Siantan		5	Desa	Batu Ampar Matak Payalaman Payamaram Teluk Bayur
21.05.02	Palmatak		7	Desa	Belibak Candi Ladan Langir Piabung Putik Tebang
21.05.01	Siantan	1	6	Desa	Pesisir Timur Sri Tanjung Tarempa Barat Tarempa Barat Daya Tarempa Selatan Tarempa Timur
21.05.01	Siantan	1	6	Kelurahan	Tarempa
21.05.04	Siantan Selatan		7	Desa	Air Bini Kiabu Lingai Mengkait Telaga Telaga Kecil Tiangau
21.05.07	Siantan Tengah		6	Desa	Air Asuk Air Sena Lidi Liuk Teluk Siantan Teluk Sunting
21.05.03	Siantan Timur		6	Desa	Air Putih Batu Belah Munjan Nyamuk Serat Temburun
21.05.08	Siantan Utara		3	Desa	Bayat Mubur Piasan
TOTAL	10 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 52 Desa

Referensi

^ ^a ^b ^c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 14 Oktober 2024.
^ "Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) 2021-20233". www.kepri.bps.go.id. Diakses tanggal 9 Februari 2024.
^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 1 April 2021.
^ "Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2021" (pdf). hlm. 7, 54. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-19. Diakses tanggal 1 April 2021.
^ Batam Today, 1 September 2014, 20 Anggota DPRD Anambas Terpilih Dilantik, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
^ Budak Bangka, 5 September 2014, Pelantikan DPRD Anambas, 1 September 2014, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
^ Haluan Kepri, 1 September 2014, Anggota DPRD Anambas Dilantik Diarsipkan 2019-02-19 di Wayback Machine., dikunjungi pada 19 Februari 2019.
^ "Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-27. Diakses tanggal 2020-05-21.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

Pranala luar

"Kunjuang Virtual ke Anambas". Semuanya tentang Anambas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-12. Diakses tanggal 2021-02-23.

[DUKCAPIL-1] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 14 Oktober 2024.

[IPM-2] "Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020) 2021-20233". www.kepri.bps.go.id. Diakses tanggal 9 Februari 2024.

[3] "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 1 April 2021.

[ANAMBAS-4] "Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2021" (pdf). hlm. 7, 54. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-19. Diakses tanggal 1 April 2021.

[5] Batam Today, 1 September 2014, 20 Anggota DPRD Anambas Terpilih Dilantik, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[6] Budak Bangka, 5 September 2014, Pelantikan DPRD Anambas, 1 September 2014, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[7] Haluan Kepri, 1 September 2014, Anggota DPRD Anambas Dilantik Diarsipkan 2019-02-19 di Wayback Machine., dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[8] "Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas 2019-2024". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-27. Diakses tanggal 2020-05-21.

[Permendagri-137-2017-9] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-10] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]