Daftar Wali Kota Makassar

Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Wali Kota Makassar
ᨓᨒᨗ ᨀᨚᨈ ᨆᨀᨔᨛᨔᨑᨛ
Petahana Mohammad Ramdhan Pomanto sejak 26 Februari 2021
Pemerintah Kota Makassar
Kediaman	Rumah Dinas Jabatan Wali Kota Makassar, Losari, Ujung Pandang, Makassar
Masa jabatan	5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
Dibentuk	15 Agustus 1918; 106 tahun lalu (1918-08-15)
Pejabat pertama	J. E. Dambrink (Hindia Belanda, 1918) Nadjamuddin (Republik Indonesia, 1945)
Wakil	Wakil Wali Kota Makassar
Situs web	Situs web resmi

Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur kepemimpinan yang dimulai dari wali kota. Pada 1918, posisi asisten residen yang sebelumnya memimpin pemerintahan di Makassar pada akhirnya berubah status menjadi wali kota. Wali kota pertama adalah J. E. Dambrink yang merupakan keturunan Belanda. Pada mulanya, seorang wali kota dapat merangkap jabatan sebagai ketua dewan kota dengan didampingi pembantu wali kota yang terpilih berdasarkan pemilihan umum dengan suara terbanyak.

Wali Kota Makassar sejak 2019 dijabat oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2018, Munafri Arifuddin maju sebagai calon wali kota Makassar, dengan didukung oleh 10 partai politik yang mewakili 43 dari 50 kursi di DPRD Makassar.^[1] Lawannya adalah wali kota petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto. Namun, Pomanto didiskualifikasi oleh KPUD Makassar karena kesalahan prosedur.^[2] Munafri pun maju sebagai calon tunggal, tetapi ia tetap harus memperoleh lebih dari separuh suara karena ada opsi kotak kosong.^[3]

Dalam pemilu, Munafri mendapat 264.245 suara, sedangkan kotak kosong mendapat 300.795 suara.^[4] Munafri menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hakim menolak gugatannya dan memperkuat putusan KPUD. Hasilnya, pemilihan ulang diulang tahun 2020 dan wali kota Makassar diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.^[5][6] Kekalahan Munafri merupakan kemenangan kotak kosong pertama dalam sejarah pilkada Indonesia.^[7][8]

Berikut adalah daftar Wali Kota Makassar secara definitif sejak tahun 1918 di masa Hindia Belanda hingga saat ini di bawah Pemerintah Republik Indonesia.^[9]

Burgemeester van Makassar
Nomor urut	Wali Kota		Potret	Partai	Awal	Akhir	Masa jabatan	Periode	Wakil	Ref.
1		J. E. Dambrink (1872–1929)		Non Partai	15 Agustus 1918	April 1927	8–9 tahun	1 (1918)	J. Rutgers (1921–tidak diketahui)	[10][11]
2		J. H. de Groot (1886–1960)		Non Partai	April 1927	1931	3–4 tahun	2 (1927)	D. Eskes (1927–1929)	[12]
3		G. H. J. Berckenkamp (1887–1975)		Non Partai	1931	1932	0–1 tahun	3 (1931)	Tidak diketahui
4		F. C. van Lier (1882–1933)		Non Partai	1932	28 Januari 1933	0–1 tahun	4 (1932)	Tidak diketahui	[a]
5		Ch. H. ter Laag (1890–1973)		Non Partai	1933	1934	0–1 tahun	5 (1933)	Tidak diketahui
6		J. Leewis (1880–1944)		Non Partai	1934	1936	1–2 tahun	6 (1934)	Tidak diketahui
7		H. F. Brune (1894–1974)		Non Partai	1936	1942	5–6 tahun	7 (1936)	N. H. Leepel (1936–1938)	[12]
マカッサル市長
Nomor urut	Wali Kota		Potret	Partai	Awal	Akhir	Masa jabatan	Periode	Wakil	Ref.
1		B. Yamasaki		Non Partai	1942	1945	2–3 tahun	8	Tidak ada
Wali Kota Makassar
Nomor urut	Wali Kota		Potret	Partai	Awal	Akhir	Masa jabatan	Periode	Wakil	Ref.
1		Nadjamuddin (1907–1950)		Parindra	17 Agustus 1945	11 September 1945	25 hari	9	Jusuf Samah
2		D. M. van Zwieten (1900–1975)		Non Partai	1945	24 Desember 1946	0–1 tahun	10	Tidak ada
3		Abdul Hamid		Masyumi	24 Desember 1946	27 Desember 1949	3 tahun, 3 hari	11	Tidak diketahui	[14]
4		Salawati Daud (1909–1985)		PKI	27 Desember 1949	17 Agustus 1950	233 hari	12	Tidak diketahui
5		J. M. Qaimuddin		Independen	1950	1951	0–1 tahun	13	Tidak diketahui
6		J. Mewengkang		Independen	1951	1951	0 tahun	14	Tidak diketahui
7		Sampara Daeng Lili		Independen	1951	1952	0–1 tahun	15	Tidak diketahui
8		Achmad Dara Syachruddin (1920–2014)		Independen	1952	1957	4–5 tahun	16	Tidak diketahui
9		Mohammad Junus Daeng Mile		Independen	1957	1958	0–1 tahun	17	Tidak diketahui
10		Abdul Latif Daeng Masikki		ABRI–Angkatan Darat	1958	6 Februari 1960	1–2 tahun	18	Tidak diketahui
11		Aruppala (1910–tidak diketahui)		PSII	6 Februari 1960	7 Mei 1965	5 tahun, 91 hari	19 (1960)	Tidak diketahui
12		Muhammad Daeng Patompo (1926–tidak diketahui)		ABRI–Angkatan Darat	8 Mei 1965	1968	2–3 tahun	20 (1965)	Tidak diketahui
					1968	1973	4–5 tahun	21 (1968)	Tidak diketahui
					1973	1978	4–5 tahun	22 (1973)	Tidak diketahui
13		Abustam		ABRI–Angkatan Darat	1978	1983	4–5 tahun	23 (1978)	Tidak diketahui
14		Jancy Raib		ABRI–Angkatan Darat	1983	1988	4–5 tahun	24 (1983)	Tidak diketahui
15		Suwahyo		ABRI–Angkatan Darat	1988	1993	4–5 tahun	25 (1988)	Tidak diketahui
16		Malik Baso Masry (1949–2021)		Non Partai	1994	1999	4–5 tahun	26 (1994)	Tidak diketahui
17		Amiruddin Maula (1952–2015)		Non Partai	8 Mei 1999	8 Mei 2004	5 tahun, 0 hari	27 (1999)	Sjamsu Ridjal (1999–2004)
18		Ilham Arief Sirajuddin (lahir 1965)		Golkar	8 Mei 2004	8 Agustus 2008	5 tahun, 0 hari	28 (2003)	Herry Iskandar (2004–2008)
19		Herry Iskandar (lahir 1958)		Non Partai	8 Agustus 2008	8 Mei 2009	273 hari		Tidak ada	[15]
(18)		Ilham Arief Sirajuddin (lahir 1965)		Demokrat	8 Mei 2009	8 Mei 2014	5 tahun, 0 hari	29 (2008)	Supomo Guntur
20		Mohammad Ramdhan Pomanto (lahir 1964)		Independen (hingga 2018)	8 Mei 2014	8 Mei 2019	5 tahun, 0 hari	30 (2013)	Syamsu Rizal (2014–2019)
				Nasdem (2018–2023)
					26 Februari 2021	Petahana	3 tahun, 287 hari	31 (2020)	Fatmawati Rusdi (2021–2023)
				PDI-P (sejak 2023)
21		Munafri Arifuddin (Terpilih) (lahir 1975)		Golkar	10 Februari 2025	Belum dilantik	–	32 (2024)	Aliyah Mustika Ilham akan menjabat	[16]

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil wali kota, termasuk ketika posisi wali kota berada dalam masa transisi.

Potret		Wali Kota	Partai	Awal	Akhir	Durasi	Periode	Definitif		Ref.
		H. F. Brune (1894–1974) (ad interim)	Non Partisan	11 September 1945	1945	0 tahun	9 (1945)		Nadjamuddin
		Muhammad Ghalib (1946–2016) (Penjabat)	ABRI–Angkatan Darat	1993	1994	0–1 tahun	—	Transisi (1993–1994)
		Alwy Rum (1944–2021) (Pelaksana Tugas)	Non Partisan	1999	8 Mei 1999	0 tahun	—	Transisi (1999)
		Syamsu Rizal (lahir 1973) (Pelaksana Tugas)	Non Partisan	15 Februari 2018	23 Juni 2018	128 hari	30 (2013)		Mohammad Ramdhan Pomanto	[b][c]
		Muhammad Anshar (lahir 1963) (Pelaksana Harian)	Non Partisan	8 Mei 2019	13 Mei 2019	5 hari	—	Transisi (2019–2021)		[d][19]
		Muhammad Iqbal Samad Suhaeb (lahir 1966) (Penjabat)	Non Partisan	13 Mei 2019	13 Mei 2020	1 tahun, 0 hari				[20]
		Yusran Jusuf (lahir 1969) (Penjabat)	Non Partisan	13 Mei 2020	26 Juni 2020	44 hari				[21]
		Rudy Djamaluddin (lahir 1970) (Penjabat)	Non Partisan	26 Juni 2020	26 Februari 2021	245 hari				[22]
		Andi Arwien Azis (lahir 1976) (Pejabat Sementara)	Non Partisan	24 September 2024	23 November 2024	60 hari	31 (2020)		Mohammad Ramdhan Pomanto	[e]

Catatan

• Daftar Wakil Wali Kota Makassar
• Kota Makassar

Artikel bertopik politik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s